TRIBUNNEWS.COM - Setelah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, serta sang menantu, Bobby Nasution resmi mendaftar menjadi bakal calon pimpinan daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, dua anggota keluarga Jokowi lainnya dikabarkan menyusul langkah Gibran dan Bobby.

Dilansir dari Kompas TV,  adik ipar Jokowi, Wahyu Purwanto akan maju sebagai bakal calon Bupati Gunung Kidul, Yogyakarta.

Sementara paman Bobby Nasution, Doli Sinomba Siregar, akan maju di Pemilihan Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago pun menanggapi majunya anggota keluarga Jokowi di Pilkada 2020 ini.

Menurut Pangi, saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi keluarga Jokowi untuk mengikuti pilkada karena dikhawatirkan adanya konflik kepentingan, bahkan penyalahgunaan kekuasaan.

"Sebaiknya setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat," kata Pangi pada Tribunnews.com, Rabu (15/1/2020) sore.

Pangi pun mengkhawatirkan jika terdapat orang-orang di lingkungan Presiden Jokowi yang berniat mencari muka.

"Meskipun Jokowi tidak menginstruksikan, bisa saja ada orang-orang di sekitarnya justru ingin memenangkan keluarga presiden atau menutup-nutupi kesalahan anak presiden misalnya, karena cari muka," ujar Pangi.

Yang lebih berat lagi, lanjut Pangi, apabila terdapat anggota keluarga Jokowi yang melakukan penyalahgunaan keuangan negara.

"Misalnya di tengah jalan terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan keuangan negara alias tindak pidana korupsi yang dilakukan anak presiden sebagai kepala daerah, pertanyannya siapa yang berani melawan anak presiden?" kata Pangi dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (15/1/2020).

Pangi mengatakan, realitas hukum masih tunduk pada kehendak kekuasaan.

Saat anggota keluarga presiden menjabat, dikhawatirkan, proses penegakan hukum terhambat dengan alasan menyelamatkan citra presiden.

"Posisi ranjang kekuasaan masih di atas hukum, alhasil penegakan hukum berjalan tidak normal karena adanya intervensi kekuasaan, alasannya demi menyelamatkan citra presiden dan seterusnya," kata Pangi.

"Ini yang barangkali kita maksud lebih besar aspek mudaratnya daripada manfaatnya terkait emberio politik dinasti yang sedang dipersiapkan presiden Jokowi," sambungnya. 

Sebelumnya, Pangi pun mengatakan, keluarga inti Jokowi semestinya menjaga jarak dari politik praktis ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden.

Menurutnya, pontensi adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga memanfaatkan pengaruh presiden atau coat-tail effect  semestinya dihindari oleh keluarga presiden.

"Sebagai presiden yang masih menjabat, semestinya keluarga inti presiden harus menjaga jarak dari politik praktis," kata Pangi.

"(Semestinya) berupaya menghindari konflik kepentingan, potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta memanfaatkan pengaruh presiden untuk kepentingan pribadi terkait kontestasi yang akan mereka ikuti," tambahnya.

Di sisi lain, Pangi menyebutkan, secara hukum memang tidak ada aturan yang dilanggar dari majunya anggota keluarga presiden ke Pilkada 2020.

"Memang secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar dan membatasi siapa pun termasuk anak atau keluarga presiden sekali pun untuk terlibat dalam politik praktis," ujar Pangi.

Kendati demikian, menurut Pangi, dalam hal ini, Jokowi tersandera soal etika dan kepatutan.

"Semestinya dipertimbangkan matang, jangan terkesan seperti fenomena 'politik aji mumpung', kebetulan bapak lagi jadi presiden," kata dia.

Tanggapan Gibran Soal Dinasti Politik

Sebelumnya, dilansir dari Kompas.com, bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah soal dinasti politik dalam pencalonannya di Pilkada Solo 2020 melalui PDI-P.

"Saya dalam pencalonan ikut kontestasi calon wali kota Surakarta 2020, bisa menang dan bisa kalah, serta bisa dicoblos bisa tidak," katanya di sela menghadiri acara 'Perkenalan, Silaturahim, dan Umbul Donga Mas Gibran' di Kampung Ngaglik, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, Minggu (5/1/2020) lalu.

Gibran mengatakan, dia tidak ditunjuk Jokowi menjadi calon wali kota Solo.

Putra sulung Jokowi ini menjalani proses pencalonan secara transparan dan demokratis.

"Jadi tidak ada yang namanya dinasti politik," kata Gibran.

"Jika ada dinasti politik, saya tidak mungkin harus bekerja keras bertemu dengan masyarakat seperti ini," sambungnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gibran: Jika Ada Dinasti Politik, Saya Tak Mungkin Harus Kerja Keras Bertemu Warga"

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com)