TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), Sonny Widjaja angkat bicara terkait adanya dugaan korupsi di perseroan yang dipimpinya. 

Ia dengan tegas membantah terkait tudingan korupsi di tubuh Asabri.

Sonny mengungkapkan kepada para nasabah Asabri yang terdiri dari anggota instansi TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, dan Kemenko Polhukam bahwa uang yang dikelola Asabri aman.

"Saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola oleh Asabri aman," ujarnya yang dilansir dari kanal YouTube tvOneNews, Kamis (16/1/2020).

"Tidak hilang dan tidak dikorupsi," tegas Sonny.

Dirut Asabri ini juga menghimbau masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah mengenai berita negatif terkait Asabri.

"Pada kesempatan ini saya menghimbau agar kita dapat menjadi orang-orang yang tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita tentang Asabri yang tidak dapat dipertanggung jawabkan," kata Sonny.

"Saya tegaskan bahwa berita-berita tersebut adalah berita yang tidak benar," imbuhnya.

Ia juga meminta agar pihak-pihak yang ingin berbicara tentang Asabri, harap menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi.

"Hentikan pendapat dan pembeciaraan yang cenderung tendesif dan negatif yang mengakibatkan kegaduhan," ujarnya.

Sonny menuturkan ia akan memindak dengan tegas pihak-pihak menyebarkan berita-berita bohong terhadap Asabri.

"Jika hal ini terus berlangsung maka dengan sangat menyesal saya akan menempuh jalur hukum," tegasnya.

Sementara itu, Asabri merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Asabri ini adalah asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polri.

Diketahui, saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019.

Bahkan, penurunan harga saham di portofolio milik Asabri terjadi sekitar 90 persen.

Sikap Prabowo Subianto atas dugaan korupsi di Asabri

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, menyatakan memberikan perhatian khusus terhadap dugaan kasus korupsi di tubuh PT Asabri.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Menhan berkepentingan dengan kasus Asabri meski Asabri adalah BUMN di bawah koordinasi Kementerian BUMN," ujarnya yang dilansir dari Kompas.com.

Hal ini dikarenakan dugaan kasus korupsi Asabri ini menyangkut dengan TNI.

"Namun dari total aset PT Asabri Rp 35,188 triliun, berasal dari uang iuran pensiun prajurit TNI/Polri dan PNS TNI/Polri," imbuhnya.

"Di mana dari total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua," jelas Dahnil.

Dahnil mengatakan setelah mendapatkan informasi terkait kasus Asabri ini, Prabowo terus memantau sembari menunggu data dan laporan yang sedang disiapkan Kementerian BUMN.

Mengingat Asabri adalah perusahan yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN.

Prabowo juga tengah mempelajari laporan-laporan yang disampaikan dari pihak auditor yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ketika mendapat laporan terkait dugaan korupsi di Asabri, Menhan sedang mempelajari dan menunggu informasi lengkap permasalahannya dari Menteri BUMN dan BPK," jelas Dahnil.

Mahfud MD sebut ada dugaan korupsi di Asabri

Diberitakan isu Asabri mulai mencuat dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Bahkan Mahfud mengatakan dugaan korupsi di Asabri tak kalah fantastis dari kasus Jiwasraya.

Mahfud MD menilai dugaan korupsi ini mencapai di atas Rp 10 trilun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud yang dilansir dari kanal YouTube Kompas tv, Rabu (15/1/2020).

Menanggapi hal ini, Mahfud MD secara tegas menuntut agar dugaan korupsi di Asabri ini harus segera ditindak.

Hal ini dikarenakan tidak sepatutnya ada tindak korupsi untuk orang-orang kecil, terlebih terhadap prajurit, tentara yang bekerja mati-matian. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma, Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)