TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memastikan kapal ikan China yang masih melintas di Perairan Natuna sudah dalam posisi di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020).

Mahfud MD datang bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Kedatangan Mahfud MD dan Edhy Prabowo dalam rangka koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Koordinasi tersebut terkait keamanan di Perairan Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia.

"Secara umum sudah aman, sudah berada di luar ZEE," ujar Mahfud MD, dikutip Tribunnews dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Rabu.

Satu diantara materi pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut, yakni pemetaan nelayan yang akan berlayar di Natuna.

"Antara lain juga seperti disebutkan kita akan memperbanyak nelayan-nelayan atau kapal-kapal ikan di sini untuk nelayan kita sendiri," jelas Mahfud MD.

Mahfud MD menuturkan kedatangan nelayan dari luar Natuna tidak akan membuat nelayan lokal tidak lagi diperhatikan.

"Tetapi jangan sampai salah paham, seakan-akan kita mau mengedrop nelayan dari luar Natuna ke sini, kemudian nelayan-nelayan Natuna nya tidak diperhatikan," terangnya.

Mahfud MD menegaskan, nelayan lokal tetap akan menjadi prioritas utama.

"Justru prioritas diberikan kepada nelayan-nelayan setempat, nanti akan dikoordinasikan dengan Pak Gubernur dan Pak Bupati dan Pak Wali Kota," jelas Mahfud MD.

Sementara itu, Edhy Prabowo berkomitmen untuk menyempurnakan infrastruktur perikanan di Natuna.

Pihaknya meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna.

Mulai dari pembangunan tempat lelang, gudang pendinginan ikan, serta stasiun BBM.

Yakni bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, boks pendingin, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.

"Sebelumnya sudah ada bantuan puluhan kapal, tapi ternyata bantuan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat di sini."

"Kapalnya dari fiber, tapi mereka inginnya kapal kayu," terang Edhy.

"Kami selalu ingatkan. Kapal kayu, kapal kayu, tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan," tambahnya.

Edhy menuturkan, ke depan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan nelayan.

Sebab, nelayan di Natuna tidak hanya membutuhkan kapal yang mumpuni untuk melaut, melainkan sulitnya bahan bakar, boks pendingin, dan sarana pelelangan ikan.

"Sekarang ada SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang sudah dibangun pemerintah."

"Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," terang Edhy.

Tak hanya itu, kapasitas tempat penyimpanan ikan yang ada di Natuna saat ini pun akan diperbesar untuk mendukung nelayan yang juga nantinya akan diperbanyak untuk melaut di Natuna.

Yang menarik adalah, koordinasi tersebut dilakukan di atas KRI Semarang.

Sebelum rapat digelar, Mahfud MD dan Edhy menyaksikan fly pass pesawat TNI AU dan sailing pass sejumlah kapal milik TNI AL, Bakamla, KKP dan Polri yang selama ini berpatroli di Perairan Natuna Utara.

Kedatangan keduanya ke Natuna dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diberitakan sebelumnya, beberapa kapal asing milik China sempat memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna beberapa waktu lalu.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)