Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Harun Masiku Buron KPK

Singapura Sebut Belum Ada Komunikasi dari Indonesia Soal Harun Masiku

Diketahui Politikus PDIP Harun Masiku, menjadi tersangka kasus penyuapaan anggota komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Singapura Sebut Belum Ada Komunikasi dari Indonesia Soal Harun Masiku
KPU
Harun Masiku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pihak Singapura menyebut sampai hari ini belum ada koordinasi dari pemerintah Indonesia menyoal keberadaan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku di Negeri Singa itu.

Hal itu disampaikan Sekretaris Pertama untuk Urusan Politik Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura di Jakarta, Matthew Chan, saat dihubungi Tribun, Kamis (16/1/2020).

"Belum ada, pemerintah Indonesia menghubungi kami (Singapura)," ucap singkat Chan.

Baca: Bertemu KPU, Tim Hukum PDIP Jelaskan Duduk Perkara Harun Masiku

Diketahui Politikus PDIP Harun Masiku, menjadi tersangka kasus penyuapaan anggota komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Keberadaan Harun diendus pihak Ditjen imigrasi meninggalkan Indonesia pada 6 Januari 2020 menuju Singapura.

Diketahui, sampai hari ini, Indonesia dan Singapura belum memiliki perjanjian ekstradisi, yang mana Indonesia tidak bisa meminta bantuan Singapura untuk menahan dan menyerahkan pelaku kejahatan yang buron, termasuk Harun Masiku.

Baca: KPK Yakin Harun Masiku Masih Ada di Luar Negeri

Hal itu disampaikan Plt Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah pada Senin (13/1/2020).

"Indonesia sudah pernah menyelesaikan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Namun belum diselesaikan proses ratifikasinya oleh DPR. Dari situ memang proses internal domestik kita belum selesai. Jadi kita dari sisi itu kita belum bisa memberlakukan ektradisi karena belum diratifikasi," kata dia saat dihubungi Tribun.

Menurut dia, mengadakan perjanjian ekstradisi bukan perkara mudah bagi kedua negara, banyak kendala dan masalah yang ditemui.

Baca: Kasus Suap Harun Masiku, Johan Budi: PDI Perjuangan Tak Akan Bela Kadernya Kalaupun Ada yang Korupsi

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sendiri dimulai proses diplomasinya sejak tahun 1973.

Dan di tahun 2007 baru terlaksana namun belum diratifikasi sampai hari ini.

"Proses internal kita belum selesai karena waktu itu, di era jaman Presiden SBY periode pertama (tahun 2007). Banyak perbedaan pendapat didalam negeri sehingga belum bisa diratifikasi," ungkap Teuku.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas