TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal pemindahan ibu kota negara.

Ia mengatakan dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya, pemerintah akan menggunakan skema investasi dan kerja sama, bukan pinjaman.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2020).

"Yang kita tawarkan satu: tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama," tegasnya sesuai keterangan pers Biro Pers Istana Kepresidenan, Jumat.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, untuk memudahkan Indonesia melakukan berbagai kerja sama, Jokowi telah mengundang tiga tokoh internasional.

Tiga tokoh tersebut ditunjuk sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru.

Ketiganya dewan pengawas ibu kota negara baru itu adalah:

1. Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

2. CEO SoftBank Masayoshi Son.

3. Mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Jokowi menyebut dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.

"Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional," terang Jokowi.

"Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan," jelasnya.

Selain itu, pemilihan tokoh-tokoh tersebut juga diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional.

Dengan terbangunnya kepercayaan, kata Jokowi, akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai kerja sama.

"Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana," imbuhnya.

Sementara itu, terkait bentuk pemerintahan ibu kota baru nantinya, Jokowi menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur.

Namun, lanjutnya, hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.

"Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ," tuturnya.

"Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif," paparnya.

Adapun terkait Badan Otorita Ibu Kota, hingga saat ini ia belum memutuskan siapa yang akan memimpinnya.

Menurutnya, beberapa usulan kandidat sudah masuk kepada dirinya.

"Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional," ungkapnya.

Moda Transportasi di Ibu Kota Baru

Jokowi meminta moda transportasi umum di kawasan ibu kota baru, Kalimantan Timur bersistem autonomous (kendaraan tanpa pengemudi).

"Di ibu kota baru nantinya transportasi umumnya, transportasi massa-nya akan menggunakan autonomous vehicle," ujar Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Diwartakan Tribunnews, karena itu, Jokowi mengingatkan desain kawasan ibu kota dapat mendukung transportasi umum maupun kendaraan pribadi bersistem autonomous vehicle.

"Kendaraan privatnya juga akan menggunakan autonomous car, sehingga desainnya seperti apa tolong ini nantinya pak Menteri Perhubungan dan pak Menteri Riset berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan," ucap Jokowi.

"Karena infratruktur kalau kita betul-betul siap infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle," sambung Jokowi.

Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan, transportasi umum yang diinginkan Presiden adalah kendaraan masa depan, dimana nantinya tidak ada pengemudinya.

"Karenanya yang penting kita dua hal, satu kita membuat road map-nya apa dulu yang harus di buat. Setelah itu saya meminta Kementerian Perindustrian untuk mempermudah industri mobil electric," kata Budi Karya usai rapat bersama Presiden di Istana.

Menurutnya, tahap pertama nantinya diterapkan di bus yang berkoneksi antara Balikpapan ke lokasi ibu kota dan kedua kereta.

Setelah itu, dibangun moda raya terpadu atau MRT.

"Ya harapan kita 2024 (autonomous). Tapi seperti disampaikan Presiden, kita ini fleksibel, pencapaian-pencapaian itu fleksibel. Bisa saja 2024 kita harapkan, tapi bisa mungkin karena pertimbangan tertentu dibutuhkan waktu lagi," kata Budi.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani/Seno Tri Sulistiyono)