Karena, praktik penangkapan ikan ilegal tetap bisa berlanjut bila hanya mengisi nelayan banyak-banyak.

"Saya tidak setuju ada yang bilang, kalau mau aman, ya diisi nelayan banyak-banyak. Bukan itu. Kalau mereka mau ambil (ikan,red), ya tetap ambil. Saya juga tidak setuju kalau dibilang tidak ada nelayan di Natuna. Lha wong nelayan natuna yang teriak kalau ada ilegal fishing di sana," jelas Susi.

Melintas boleh, curi ikan jangan

Susi Pudjiastuti juga mengatakan, kapal asing memiliki hak untuk melewati perairan Natuna karena bukan wilayah teritorial Indonesia.

Namun, ia mengatakan kapal tersebut dilarang keras untuk mengambil sumber daya alam di sana.

Baca: Penenggelaman Kapal di Era Susi Pudjiastuti Disarankan Kembali Diterapkan

Apalagi menangkap ikan yang bisa dianggap perbuatan ilegal.

Hal itu disampaikan Susi dalam diskusi bertajuk 'Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan' di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

"Kapal asing masuk, lewati wilayah Natuna Utara, kita tidak boleh melarang. Di atas teroritorial adalah hak setiap kapal untuk melewati, tapi tidak untuk lewat sambil nyolong ikan," ujar Susi.

Susi menegaskan, perairan Natuna tidak saja sangat penting bagi Indonesia.

Namun, menjadi jalur internasional kapal-kapal asing untuk melintas.

Namun demikian, kapal-kapal asing itu tidak boleh melewati Natuna sambil mencuri ikan, termasuk melakukan riset bagi negara tertentu.

Baca: Jadi Primadona, Natuna Simpan Kekayaan Alam yang Menggiurkan

"Tapi, lewat sambil nyuri ikan, ya tegakkan hukum atas mereka. Itu dalam pandangan saya, mestinya tidak sampai menimbulkan keributan atau kehebohan," tegas Susi.

"Natuna tidak ada wilayah high seas. Tidak ada yurisdiksi high seas. Natuna jadi penting karena juga jadi daerah yang harus dilewati dari samudra hindia, pasifik, semua harus melewati," tambahnya.