TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman membantah pihaknya menjatuhkan Menteri Pertahanan Prabowo Subainto terkait Natuna.

Sohibul Iman memastikan, hubunganya dengan Prabowo Subianto baik-baik saja.

Bahkan, ia mempersilakan Prabowo Subianto siap dikritik.

Hal itu disampaikan Sohibul usai diskusi bertajuk 'Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan' di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

"Jangan ada tuduhan men-downgrade atau macam-macam. Saya dan Pak Prabowo tidak ada masalah, itu hanya jubirnya saja. Saya dan Pak Prabowo bicara biasa saja, beliau silakan saya dikritik, biasa saja," kata Sohibul.

Baca: Diingatkan PKS Karena Sering Kunker ke Luar Negeri, Prabowo: Memang Kita Butuh Berkeliling

Sohibul menambahkan, Prabowo sebagai pihak di dalam pemerintahan seharusnya siap menerima kritikan.

Bukan malah menjadi anti-kritik.

"Ketika mereka di luar sering mengkritik, kok sekarang ketika di dalam (pemerintahan) balik dikritik jadi tipis telinga. Ya seorang pejabat itu adalah untuk satu sisi diikuti kebijakannya jika baik dan satu sisi dikritik kalau kebijakannya tidak baik. Jadi biasa-biasa saja," ungkapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri RI Retno B Marsudi yang memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia di laut Natuna.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1/2019).

Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu Retno yang mengirimkan nota protes ke pemerintah Tiongkok sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

Namun demikian, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

Baca: Ungkit Konflik Natuna, Rocky Gerung Sayangkan Pengusiran Kapal China: Pencuri Harusnya Ditangkap

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujarnya.

Mensikapi hal itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan RI Dahnil Anzar Simanjuntak menilai ucapan PKS sarat dengan modus men-downgrade Prabowo.

"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-downgrade Menhan," kata Dahnil, Sabtu (4/1/2020).

Dahnil menganggap PKS abai kalau sikap Prabowo sama dengan yang disampaikan Menlu Retno Marsudi sebagai otoritas diplomasi luar negeri.

Menurutnya, Prabowo tegas menjaga kedaulatan NKRI bersama TNI.

"Sikap Menhan ya sama dengan seperti disampaikan Menlu sebagai otoritas diplomasi LN dan sebagai Menhan tentu Pak Prabowo dalam posisi tegas menjaga kedaulatan bersama TNI," jelasnya.