Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik rencana pencabutan subsidi gas 3 kg.

Kata Andre, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi harus melibatkan banyak pemikiran dan instansi, termasuk DPR.

Politikus asal Sumatera Barat ini mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran subsidi gas 3 kg dan sudah disahkan bersama di Rapat Paripurna.

Baca: Politikus PKS Desak Jokowi Segera Lantik Pengganti Wahyu Setiawan

Baca: Andai Hasil Autopsi Tunjukkan Kematian Lina Mantan Istri Sule Tak Wajar, Ini yang Dilakukan Polisi

"Karena itu pemerintah tidak bisa secara sepihak mengubahnya, karena itu berpotensi melanggar undang - undang (UU)," kata Andre dalam interupsinya di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Andre mengatakan meski pemerintah belum mencabut subsidi itu, namun beberapa wilayah di Indonesia telah terjadi kenaikan harga gas elpiji 3 kg.

Andre mengungkapkan besaran kenaikan itu sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000.

Karena itu, ia mendesak pimpinan DPR mengirimkan surat ke pemerintah, meminta rencana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg itu dibatalkan.

"Sebab kebijakan yang akan diputuskan apalagi berdampak ekonomi sosial rakyat harus diperhitungkan secara cermat. Pemerintah harus menghentikan wacana ini dulu," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana mengubah skema subsidi gas LPG 3 kg mulai semester II 2020 atau pertengahan 2020.

Harga gas 3 Kg akan disesuaikan harga pasar seperti harga gas LPG 12 kg. Pemerintah berencana menyalurkan bantuan dengan mekanisme subsidi tertutup, yakni langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.