Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Temui Presiden Jokowi, Wantimpres Beri Masukan Soal Omnibus Law hingga KPK

Wiranto mengaku kehadirannya ke Istana hanya untuk melaporkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Watimpres selama satu bulan

Temui Presiden Jokowi, Wantimpres Beri Masukan Soal Omnibus Law hingga KPK
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
‎Sejumlah anggota Wantimpres‎ usai menghadap ke Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Sembilan anggota Wantimpres yakni Wiranto, Sidarto Danusubroto, Dato Sri Tahir, Putri Kuswisnu Wardani, Mardiono, Agung Laksono, Arifin Panigoro, Soekarwo, dan Luthfi bin Yahya menghadap Presiden Jokowi ke Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Ditemui usai pertemuan, Wiranto mengaku kehadirannya ke Istana hanya untuk melaporkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Watimpres selama satu bulan lebih pasca pelantikan Desember 2019 lalu.

"Saudara sekalian Wantimpres ini kan dilantik tanggal 13 Desember 2019. Lalu kami serah terima 16 Desember 2019. Sekarang kami sudah bekerja satu bulan, satu minggu," ucap Wiranto.

Baca: Wiranto Pastikan Wantimpres Segera Lapor LHKPN

"‎Wantimpres memang tugasnya memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden maka kami melakukan konsolidasi.‎ Termasuk kami punya kewajiban meluruskan kebijakan-kebijakan yang diterima salah di kalangan-kalangan itu," ungkap Wiranto lagi.

Dikonfirmasi apakah masalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang belakangan ditolak oleh kaum buruh turut dibahas bersama presiden? Wiranto mengamini.

Baca: Kivlan Zen: Jaksa Tak Mampu Uraikan Fakta Operasi Pemantauan Wiranto-Luhut

"Iya pasti termasuk itu, Omnibus Law, Komisi Pemberantasan Korupsi dan kebijakan-kebijakan lainnya. Untuk itulah kami ‎kemudian melakukan langkah-langkah, banyak kunjungan," paparnya.

Sayangnya Wiranto enggan menjabarkan rinci inti pembicaraan karena Undang-Undang‎ tidak mengizinkan apa yang diperbincangkan dengan presiden, dijelaskan ke publik.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas