TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP KNPI yang dipimpin Noer Fajrieansyah mengapresiasi pernyataan Menkumham Yasonna Laoly.

Yasonna menginginkan adanya persatuan pemuda dengan bersatunya KNPI tanpa ada perpecahan lagi.

“Kami sangat mengapresiasi pernyataan Menkumham Yasona Laoly yang ingin mempersatukan pemuda dalam satu SK yang  kebetulan saat ini SK yang dipegang oleh kami merupakan SK yang berkelanjutan dari KNPI didirikan pada tahun 1973,” ujar Ketua Bidang OKK DPP KNPI Zieko CH Odang dalam keterangannya, Kamis (23/1/2020).

Zieko menyampaikan memang saat ini ada dua SK yang mengatasnamakan KNPI.

Pertama SK atas nama KNPI dipimpin oleh Noer Fajrieansyah hasil kongres Bogor pada Januari 2019, kemudian SK atas nama DPP KNPI yang dipimpin oleh Abdul Azis.

“Sebulan setelah SK kami diterbitkan pada bulan Januari 2019, kami para pihak yang memiliki legalitas atas nama KNPI menyatakan niat ingin adanya persatuan untuk kepentingan pemuda Indonesia kedepannya,” ujar Zieko.

“Niat kami akhirnya diapresiasi oleh Kemenkumham sehingga  untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi oknum mengatasnamakan KNPI yang mencoba memecah belah pemuda, maka setiap pengajuan SK Kemenkumham baru yang menggunakan unsur nama KNPI akan tertolak oleh sistem online Kumham.

Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama pada pertemuan sebelumnya antara Abdul Azis dan Noer Fajrieansyah yang telah difasilitasi oleh Menkumham Yasonna Laoly,” terang Zieko.

“Adapun info simpang siur yang disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang menyampaikan SK kami dibekukan ataupun dicabut merupakan informasi hoax yang mempunyai konsekuensi hukum apabila tetap disampaikan. Apabila mau mengecek silahkan cek barcode SK Menkumham KNPI milik azis maupun KNPI Fajrie” ujar Zieko.

Apa yang disampaikan Zieko ini sekaligus menanggapi pernyataan Haris Pertama Cs beberapa waktu lalu.

Pihaknya yang selama ini tetap membuka pintu komunikasi karena KNPI merupakan milik semua pemuda yang ingin berkontribusi untuk kemajuan pemuda Indonesia.

“Kami pimpinan KNPI yang memiliki legalitas memang telah menjalankan rapat untuk mengatur skema persatuan beberapa kal. Untuk Harris meskipun tidak mempunyai unsur legalitas dalam bentuk apapun tetap kami akan libatkan dengan tangan terbuka apabila ia memiliki niat untuk persatuan pemuda,” terang Zieko.