TRIBUNNEWS.COM - Adanya perayaan Tahun Baru China atau Imlek di Indonesia tidak lepas dari peran Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid.

Pria yang akrab disapa Gus Dur itu memiliki peran besar hingga akhirnya etnis Tionghoa dapat merayakan Imlek secara terbuka.

Tokoh lintas agama, Sudhamek Aws menceritakan bagaimana peran Gus Dur yang membuat etnis Tionghoa bisa merayakan Imlek.

Ia mengatakan bahwa Gus Dur bukanlah sosok yang melindungi minoritas tapi berpihak pada keadilan yang berlandaskan pada kemanusiaan.

Menurutnya ada sebuah pesan yang ingin disampaikan Gus Dur dengan adanya perayaan Imlek di Indonesia.

Pesan tersebut adalah status hak dan kewajiban yang diberikan kepada etnis tionghoa.

"Dulu ketika BPUPKI ada 4 orang etnis Tionghoa yang ikut terlibat melakukan usaha kemerdekaan Indonesia adalah hak untuk diterima sebagai warga negara Indonesia sepenuhnya," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Sabtu (28/12/2019).

Tapi setelah mendapatkan haknya, etnis Tionghoa harus melakukan kewajibannya untuk setia kepada NKRI.

"Kewajibannya perayaan Imlek harus dimaknai sebagai perayaan budaya karena kita Bhineka boleh tapi secara kesetiaan terhadap negara NKRI utamanya itu nomor satu," ungkapnya.

Ia menambahkan jika setelah adanya perayaan Imlek di Indonesia ada perubahan yang dapat dilihat yaitu sebuah persatuan antara minoritas dengan mayoritas.

• Detik-detik Wafatnya Gus Dur Dikuak Alissa Wahid, Mendadak Minta ke Jombang: Dipanggil Mbah Hasyim

"Orang Tionghoa sudah tau diri menempatkan dirinya sebagai minoritas dan mayoritas juga menerima persatuan itu sudah terbentuk. Mari kita rajut kembali," imbuhnya.

Dikutip dari Kompas.com, pada era Orde Baru, di bawah kepemimpiman Presiden Soeharto, masyarakat Tionghoa dilarang merayakan Imlek secara terbuka.

Larangan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

Dalam aturan itu, Soeharto menginstruksikan etnis Tionghoa yang merayakan pesta agama atau adat istiadat agar tidak mencolok di depan umum, tetapi dilakukan dalam lingkungan keluarga.

Sementara itu, untuk kategori agama dan kepercayaan China ataupun pelaksanaan dan cara ibadah dan adat istiadat China itu diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung.

Imlek dan Cap Go Meh kemudian masuk dalam kategori tersebut.

Setelah Soeharto lengser pada 1998, diskriminasi terhadap etnis tertentu tak serta merta menghilang.

Tindakan diskriminatif kerap kali muncul, salah satunya saat etnis Tionghoa diwajibkan menyertakan surat bukti kewarganegaraan RI ketika mengurus dokumen kependudukan.

Namun, saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, perubahan pun terjadi.

• Gus Dur adalah Budayawan, Cerita Sinta Nuriyah Wahid di Peringatan Haul ke-10 Abdurrahman Wahid

Gus Dur mengambil langkah spontan dengan mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

Dilansir dari Harian Kompas, Sekretaris Dewan Rohaniwan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Budi Tanuwibowo mengaku masih ingat bagaimana latar belakang dicabutnya Inpres tersebut.

Menurut dia, pencabutan Inpres tersebut sangat unik.

Prosesnya terbilang cepat dan spontan.

Budi bahkan sempat kaget melihat sikap Gus Dur.

"Waktu itu, kami ngobrol sambil berjalan mengelilingi Istana. Gus Dur lalu bilang, oke, Imlek digelar dua kali, di Jakarta dan Surabaya untuk Cap Go Meh. Kaget juga saya," kata Budi, dikutip dari Harian Kompas yang terbit 7 Februari 2016.

Perayaan Imlek dan Cap Gomeh tentu akan terhambat Inpres Nomor 14 Tahun 1967.

Namun, Gus Dur dengan spontan berkata akan segera mencabut Inpres tersebut.

Inpres akhirnya dicabut dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000.

Karena Keppres tersebut, masyarakat Tionghoa akhirnya bisa merayakan Imlek atau hari raya lainnya secara terbuka.

Yenny Wahid Ungkap Gus Dur Tebiasa Bantu Sang Istri Cuci Piring dan Bungkus Kacang

Kemeriahan Imlek akhirnya bisa dirasakan di Indonesia.

Nuansa warna merah, lampion gantung, dan hiasan angpao tampak indah menghiasi pertokoan. Atraksi barongsai juga ikut menjadi daya tarik saat perayaan Imlek.

Meski sudah bisa merayakan secara terbuka, baru dua tahun kemudian, tepat di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Imlek dijadikan hari nasional.

Hal itu disampaikan Mega saat menghadiri Peringatan Nasional Tahun Baru Imlek 2553 pada 17 Februari 2002.

Sementara itu, penetapan Imlek sebagai hari libur nasional baru dilakukan pada 2003.

Bapak Tionghoa Indonesia

Meski sudah mencabut Inpres Nomor Nomor 14 Tahun 1967, pada tahun 2004 Gus Dur menyebut setidaknya ada ribuan peraturan yang memicu diskriminasi.

"Masih ada 4.126 peraturan yang belum dicabut, misalnya, soal SBKRI. Itu kan sesuatu yang tidak ada gunanya," kata Gus Dur dikutip dari Harian Kompas yang terbit pada 11 Maret 2004.

Gus Dur termasuk salah seorang yang tidak setuju dengan aturan yang bersifat diskriminatif termasuk pada etnis Tionghoa.

Dia pun meminta masyarkat Tionghoa untuk terus berani memperjuangkan hak-haknya.

"Di mana-mana di dunia, kalau orang lahir ya yang dipakai akta kelahiran, orang menikah ya surat kawin, tidak ada surat bukti kewarganegaraan. Karena itu, saya mengimbau kawan-kawan dari etnis Tionghoa agar berani membela haknya," ujar dia.

Gus Dur mengatakan, etnis Tionghoa juga bagian dari Bangsa Indonesia.

Karena itu, tokoh Nahdlatul Ulama ini meminta seluruh masyarakat Indonesia memberikan hak dan kesempatan yang sama.

"Mereka adalah orang Indonesia, tidak boleh dikucilkan hanya diberi satu tempat saja. Kalau ada yang mencerca mereka tidak aktif di masyarakat, itu karena tidak diberi kesempatan," ucap Gus Dur.

"Cara terbaik, bangsa kita harus membuka semua pintu kehidupan bagi bangsa Tionghoa sehingga mereka bisa dituntut sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia," ujar dia.

Atas kebijakan dan pemikirannya, Gus Dur akhirnya mendapat gelar "Bapak Tionghoa Indonesia".

Bagi kaum Tionghoa, Gus Dur dinilai telah menghapus kekangan tekanan dan prasangka.

Sebab, pada masa lalu, masyarakat Tionghoa kerap mendapat stigma yang buruk baik dari pemerintah ataupun masyarakat dari etnis lainnya.

Gus Dur juga dinilai telah berjasa membawa kesetaraan pada masyarakat Indonesia.

(Tribunnews.com/Faisal Mohay) (Kompas.com/Sania Mashabi)