Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjanjikan akan mengajak serikat pekerja berdiskusi di parlemen terkait pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Anggota Badan Legislasi DPR fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, nantinya serikat pekerja akan dilibatkan dan dihubungkan dengan Komisi Ketenagakerjaan dan Baleg.

"Kalau ini final, tentu teman serikat pekerja kita akan akomodir dalam diskusi di dalam DPR. Karena kita transparan dalam membahas RUU," ujar Firman dalam diskusi bertajuk 'Omnibus Law Bikin Galau?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020).

DPR, kata Firman, akan segera mengusulkan kepada pemerintah agar diskusi yang melibatkan serikat pekerja dan pelaku usaha bisa terwujud. Dia juga memastikan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja bisa rampung dalam 100 hari.

Baca: Bambang Haryo Sebut Menteri Jokowi Tidak Kompak, Omnibus Law Sulit Diterapkan

"InsyaAllah undang-undang ini bisa tepat waktu bisa selesai 100 hari, 3 bulan sebagaimana yang disampaikan Presiden (Joko Widodo)," katanya.

Baca: Temui Jokowi, Ketum Pemuda Muhammadiyah Bahas Penanganan Bencana hingga Omnibus Law

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, kelompok buruh khawatir dan menilai RUU Cipta Lapangan Kerja itu akan merugikan para pekerja.

"Saya sudah berjanji pada kawan-kawan buruh, untuk memfasilitasi mereka untuk dengan Komisi IX, komisi terkait dan Baleg, untuk membuat suatu tim kecil," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Janji ini disampaikan Dasco saat menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kompleks Parlemen kala itu. Kelompok serikat buruh sempat menggelar demonstrasi di depan gedung DPR menolak Omnibus Law.