TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono dinilai saling bersinergi selama 100 hari bekerja pascadilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Menurut Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati, kinerja di yang dilakukan oleh Prabowo dan Sakti tidak bisa dilihat secara terpisah.

Baca: 100 Hari Jokowi-Maruf di Bidang Pertahanan yang Dipimpin Prabowo: Alutsista hingga Polemik Natuna

 

“Jangan dilihat secara terpisah di mana sesungguhnya apa yang dilakukan keduanya bersinergi,” ujar Susan dalam keterangannya, Minggu (26/1/2020). 

 

Dia pun sepakat Prabowo berperan lebih ke pada mengambalikan Sishanrata dan melakukan diplomasi pertahanan geopolitikdan gwosgrategi. 

 

Sementara, Sakti ingin merevitalisasi industri pertahanan agar memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan menekan current account defisit.

 

Lebih lanjut, Susan berharap pertahanan negara pada tahun 2020 adalah meneruskan Program MEF 2020-2024 sesuai dengan tahapan yang sudah berjalan selama ini. 

 

Dia meminta Prabowo memanfaatkan hasil kunjungannya ke Turki dan Cina agar terbuka peluang akselerasi di dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI. 

 

“Berbagai sistem persenjataan yang ditawarkan kedua negara dinilai cukup proporsional di dalam mewujudkan Nerwork Centric Warfare sebagaimana yang telah dicanangkan Panglima TNI selama ini,” ujarnya. 

 

“Baik Program MEF 2020-2024 yang diintegrasikan ke dalam Network Centric Warfare merupakan sistem pertahanan negara yang jauh lebih efektif dan efisien,” ujar Susan menambahkan.

 

Lebih lanjut, Susan berkata rencana pemenuhan Alutsista TNI lima tahun mendatang juga patut disambut dengan baik mengingat Organisasi TNI yang baru telah disahkan melalui Perpres Nomor 66 tahun 2019. 

 

Penggelaran kekuatan TNI di Indonesia bagian Timur, kata dia, menjadi perhatian pemerintah dengan konsentrasi penyelesaian separatisme Papua. 

 

Kondisi keamanan di Papua juga dapat dinilai sebagai tolok ukur keberhasilan TNI di dalam melaksanakan OMSP sebagaimana dimuat dalam UU TNI dan RUU Perbantuan TNI.

 

“Dari data-data intelijen beberapa tahun terakhir maka TNI diharapkan lebih aktif lagi di dalam mewujudkan stabilitas keamanan regional,” ujarnya.

 

Di sisi lain, Susan meminta TNI harus menunjukkan leadership di antara militer negara-negara anggota ASEAN. 

 

TNI dapat menyusun program aksi keamanan regional sesuai dengan ASEAN Political-Security Community yang telah dicanangkan sejak 2015. 

 

“Kawasan perairan Laut Sulu antara Indonesia-Filipina-Malaysia dapat menjadi fokus TNI di dalam menunjukkan leadership di ASEAN. Dengan mewujudkan ketahanan regional, maka otomatis TNI juga dapat mewujudkan ketahanan nasional,” ujarnya.

Baca: Soal Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri, Mardani Ungkit Pesan Jokowi untuk Menhan hingga Contohkan AS

Lebih dari itu, Susan menyebut perkembangan teknologi militer seiring dengan Revolusi Industri 4.0 menuntut Kemenhan dan Mabes TNI untuk lebih berinovasi menciptakan taktik peperangan dan strategi tempur yang lebih baik dan sesuai dengan Alutsista yang dimiliki. 

 

Disinilah terlihat pilihan Jokowi terhadap Prabowo-Trenggono untuk mengawal pertahanan nasional sudah tepat karena kompetensi keduanya saling mengisi disamping sebagai wujud dari rekonsiliasi nasional mengingat latar belakang keduanya kala Pilpres 2019.