TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagai elemen yang meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mundur dari jabatan dinilai mengada-ada. Sampai meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecatnya ini seruan konyol dan terbilang hanya cari panggung semata.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama dalam keterangan persnya kepada wartawan, Sabtu (25/1/2020) di Jakarta. "Saya rasa apa yang dilakukan oleh ICW dkk meminta Presiden Jokowi memecat Menkumham terlalu lebay," kata Haris Pertama.

Terpilihnya kembali Yasonna sebagai MenkumHam diperiode kedua Presiden Jokowi menunjukan bahwa apa yang sudah dikerjakannya membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. "Jangan karena sosok Harun yang korupsi, terus mereka minta Menkumham mundur," ucap Ketua Umum DPP KNPI ini.

Terkait pernyataan Yasonna yang berbeda dengan Imigrasi terkait keberadaan Harun, Haris menilai bisa jadi Menkumham mendapat laporan yang berbeda diawal. "Sebagai menteri tentu mendapat laporan dari anak buah. Mungkin ini pak Menteri dapat laporan yang berbeda dari anak buah. Jadi bukan salah beliau," terang Haris Pertama

Haris mengatakan pihaknya siap berada di belakang Menkumham untuk terus mendukung kerja-kerjanya di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-Kh Maruf Amin. "KNPI mendukung penuh Menkumham. Kami akan lawan orang-orang yang mencoba mengganggunya," pungkas Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama