TRIBUNNEWS.COM, GRESIK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 2.020 sertifikat tanah bagi warga di Gresik, Jawa Timur, Senin (27/1/2020).

Penyerahan sertifikat ini diserahkan Jokowi kepada warga di wilayah Bangkalan, Sidoarjo, Gresik dan Surabaya.

"Siang hari ini saya senang sekali karena ada 2020 sertifikat dibagikan," ucap Jokowi di GOR KRT Poesponegoro, Gresik, Jawa Timur.

Jokowi lantas meminta seluruh penerima sertifikat agar mengangkat kertasnya untuk di hitung langsung oleh dirinya.

"Ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sidoarjo, Gresik, ada yang dari Surabaya. Diangkat semuanya mau saya hitung. Angkat semuanya. Dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20,.. 2.020," kata Jokowi yang disambut riuh tepuk tangan masyarakat.

Baca: Jokowi: Pekan Depan, Draf RUU Ibu Kota Baru Disampaikan ke DPR

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga bercerita terkait permasalahan yang ditemui setiap kunjungan ke hampir seluruh wilayah Indonesia, yakni masalah sertifikat tanah.

"Setiap, yang saya nggak senang, setiap saya pergi ke daerah, setiap saya pergi ke desa, pergi ke kampung, selalu yang masuk ke telinga saya, sengketa tanah, konflik lahan, konflik tanah, sengketa lahan, semuanya. Nggak di Sumatera, nggak di Jawa, nggak di Kalimantan, nggak di Bali, nggak di Sulawesi, nggak di Maluku, NTT, Papua, semuanya yang namanya sengketa tanah," ungkapnya.

Maka dari itu, Jokowi mengatakan banyaknya jumlah warga yang belum menerima sertifikat tanah tak akan bisa diselesaikan jika pemerintah mengeluarkan sertifikat tanah hanya 500 ribu per tahun.

Karena, menurut catatan pemerintah, ada sekitar 80 juta sertifikat yang belum diterima warga dari total 126 juta sertifikat.

"Supaya Bapak Ibu semuanya ketahui, di tahun 2015, saya suruh hitung Pak Menteri BPN, coba seluruh Indonesia ada berapa sertifikat harusnya, yang keluar. Harusnya 126 juta sertifikat yang harus keluar, semua untuk seluruh rakyat. Tapi saat itu yang pegang sertifikat baru 46 juta. Artinya apa? Ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang masyarakat, 80 juta," ungkap Jokowi.

"Dan setiap tahun BPN hanya keluar 500 ribu sertifikat setahun, saat itu. Artinya apa? Bapak Ibu harus nunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat. Kalau setahun hanya 500 ribu, kurangnya masih 80 juta berarti masih 160 tahun jadi sertifikat. Siapa yang mau? Tunjuk jari. Siapa yang mau nunggu 160 tahun? Saya beri sepeda? Nunggu 160 tahun, silakan maju, beri sepeda, siapa yang mau," sambungnya.

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta Menteri Anggraria dan Tata Ruang (ATR) untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Saya perintahkan pada Pak Menteri nggak bisa ini diterus-teruskan, setahun hanya 500 ribu. Tahun depan saya sampaikan, saya minta 5 juta (sertiikat tanah). Pak Menteri juga, 'Pak, 10 kali lipat 5 juta itu'. Saya nggak mau tahu, yang paling penting keluar cepat, masyarakat pegang sertifikat. Tahun depan 5 juta, tahun depannya lagi saya minta 2018, 7 juta. 2019 saya minta 9 juta sertifikat keluar. Caranya gimana? Urusannya Menteri," kata Jokowi.

"Kalau nggak keluar 9 juta, awas. Sudah janjian dengan saya. Tapi Pak Menteri juga sama perintah ke kantor-kantor provinsi, kantor-kantor kabupaten, 'Nih targetmu sekian, targetmu sekian. Kalau nggak selesai, sebelum saya dicopot, tak dicopot duluan'," ucap Jokowi yang disambut riuh tepuk tangan warga lagi.