TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai sudah menjadi kebiasaan partai-partai besar untuk mempertahankan kekuasaannya sehingga selalu lolos ke parlemen.

Hal itu disampaikannya menanggapi wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 hingga 7 persen.

Demikian dikatakan Priyo usai menghadiri pertemuan silaturahmi antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan para sekjen partai politik yang tak lolos parlemen.

"Tabiat politik yang muncul di parlemen utamanya di parpol-parpol besar di mana saya pernah berada di sana ialah ingin sehebat-hebatnya mempertahankan kekuasaan yang sekarang sudah didekap dalam dada," kata Priyo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Baca: Kemdagri Fokus Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020

Priyo tetap mengapresiasi adanya wacana kenaikan ambang batas parlemen tersebut.

Namun, ia menilai wacana tersebut tak menunjukkan sikap kenegarawanan lantaran tak memikirkan partai-partai kecil.

"Apakah kemudian pikiran-pikiran meski itu sah karena ingin mempertahankan sebab sedang berkuasa? Apakah tidak mau sedikit dikalahkan dengan keinginan kita untuk membangun sebagai sebuah keluarga bangsa?," katanya.

Baca: Mendagri Larang Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2020, Ini Alasannya

"Kami bertujuh tadi juga dari aspirasi yang berkembang, dari silent majority yang sekarang bertebaran itu sebenarnya tidak perlu aecara pongah menepuk dada mau menaik-naikkan itu," imbuhnya.

Karena itu, ia mengungkapkan akan mendiskusikan wacana tersebut dengan para cendekiawan, pengamat politik dan akademisi.

Hal itu bertujuan agar mengetahui dampak buruk wacana kenaikan ambang batas parlemen.

Baca: KPU Terima 105 Juta Daftar Pemilih Potensial Pilkada 2020 dari Kemendagri

"Hemat saya kalau nanti ada diskursus yang lebih baik dan sehat kalau ada keinginan buat menaikkan ambang batas yang berujung membunuh demokrasi ini mestinya bisa dicegah," ujarnya.

Usulan kenaikan ambang batas parlemen sebelumnya diusulkan PDI Perjuangan.

Usulan tersebut merupakan hasil rekomendasi Rakernas I PDI Perjuangan.

Satu di antara sembilan rekomendasi itu, PDIP akan memperjuangan pengubahan Undang-undang Pemilu untuk mengembalikan penggunaan sistem proporsional daftar tertutup, peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya lima persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen yang disampaikan PDI Perjuangan.

Politikus Partai Golkar itu bahkan mengusulkan ambang batas parlemen 6 hingga 7 persen.

"Jadi kalau 4 persen saya mengusulkan 6 sampai 7 persen ke depan. Itu usulan yang sangat bagus menurut saya. Bahkan kalau saya akan mengusulkan kepada Golkar nanti perlu 7 persen untuk ambang batas Pemilu 2024 mendatang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).