TRIBUNNEWS.COM - Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai hasil kerja sejumlah menteri di 100 hari kabinet Jokowi.

Menurutnya, kinerja menteri yang bermasalah harus segera diganti.

"Menteri yang bermasalah harus segera direshuffle."

"Presiden Jokowi sendiri pernah menyampaikan akan memecat menteri yang tidak becus," ujar Pangi kepada Tribunnews.com, Kamis (30/1/2020).

Pangi menyorot sejumlah kinerja para menteri, di antaranya Mahfud MD, Yasonna Laoly dan Sri Mulyani.

Kinerja Menteri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut disorotnya.

Ia menilai kinerja Mahfud sebagai Menko Polhukam justru rusuh.

"Mahfud MD sebagai Menko Polhukam justru sibuk bikin polemik dan rusuh."

"Harusnya membantu presiden, justru membebani presiden," kata Pangi yang juga seorang Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu.

Setelahnya, kinerja Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga disorot.

Menurut Pangi, Yasonna Laoly pantas untuk diberhentikan.

Hal itu dikarenakan Yasonna dianggap menganggu agenda pemberantasan korupsi.

"Yasonna Laoly tidak bisa membedakan kapan berseragam PDIP kapan berseragam Menteri," tegas Pangi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ikut mendapatkan komentar dari Pangi.

Lanjut Pangi, kinerja dari Sri Mulyani hanya menambah hutang negara.

"20 tahun tidak ada gebrakan kecuali menerbitkan surat hutang baru," tuturnya.

Bahkan Pangi menilai, lebih baik Sri Mulyani digantikan oleh menteri muda yang mempunyai narasi dan gebrakan.

Sementara itu kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dinilai harus di evaluasi.

"Jangan hanya berani melawan kasus recehan, tetapi begitu kasus Jiwasraya, tiarap."

"Mestinya beliau tetap keras terhadap mafia," tutur Pangi.

Penilaian analisis politik soal staf khusus dan juru bicara 

Selain para menteri, Pangi juga menilai beberapa pembantu presiden lainnya.

Di antaranya adalah staf khusus milenial hingga juru bicara presiden.

Mengenai staf khusus milenial, Pangi menyarankan agar diberhentikan.

Ia mengungkap alasannya adalah membebani APBN.

"Kinerja outputnya masih nihil, tidak membantu negara dan presiden."

"Lebih baik bubarkan saja," terangnya.

Sedangkan untuk juru bicara, lanjut Pangi, kinerjanya juga hanya membenani APBN.

Pangi menilai juru bicara tidak ada gunanya.

"Presiden Jokowi tidak cocok gunakan jubir."

"Kita juga bisa melihat secara objektif, jubir tidak dipakai."

"Untuk apa ada jubir kalau presiden tidak memanfaatkan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Maliana)