TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menduga ada kejahatan terorganisasi yang menimbulkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) gagal bayar polis hingga Rp 12,4 triliun.

"Kami mencium ada proses kejahatan, ada proses untuk melakukan pembajakan di kasus Jiwasraya, mendapatkan uang begitu banyak dengan modus yang begitu canggih yang disebut organizing crime," tutur Benny di ruang pimpinan DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

"Bahwa nanti ada kaitannya dengan Istana atau tidak, nanti waktu penyelidikan, kita akan gali itu lebih dalam," sambung Benny.

Baca: PKS: Kami Usulkan Pansus Jiwasraya Bukan Untuk Jatuhkan Pemerintah

Menurutnya, kasus Jiwasraya bukan kejahatan kriminal biasa karena terdapat indikasi nuansa politik di dalam perusahaan merah tersebut. Di mana, Pansus Jiwasraya nantinya bukan hanya menyoal berapa dana dimanipulasi, tetapi juga menggali dana tersebut dipakai untuk apa.

"Jadi bukan semata-mata untuk mengembalikan dana itu kepada nasabah, tetapi kami ingin melacak lebih jauh, dana itu dulu sebetulnya dipakai untuk apa," tutur Benny.

Baca: Temui Pimpinan DPR, Fraksi PKS dan Demokrat Usul Pembentukan Pansus Jiwasraya

Benny menyebut, jika kasus Jiwasraya tidak diungkap secara gamblang, maka menimbulkan spekulasi saling menuding satu dengan lainnya.

"Kami mau membuat jelas, apa ini yang terjadi supaya tidak ada spekulasi dan prasangka politik yang tidak produktif untum bangsa dan negara," ucap Benny.