TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR RI berencana melakukan pengawasan langsung ke Natuna.

Ini merujuk pada gejolak warga setempat terkait wilayahnya dipilih sebagai lokasi observasi dan karantina WNI dari Wuhan, China.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari F-Golkar Melki Laka Lena mengatakan pihaknya akan menuju Natuna sebelum masa observasi selama 14 hari selesai dilakukan.

"Memastikan agar urusan penanganan terhadap teman-teman, keluarga kita yang 238 bersama pendampingnya ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, protokol kesehatan dijalankan semua," ujar Melki, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Baca: Kondisi Terkini di Natuna, Kata Pejabat Kemenkes Sekolah dan Toko Kembali Dibuka

"Sekaligus memastikan bahwa mereka sehat untuk kembali ke tempat masing-masing. Jadi minggu depan kami akan kesana," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari F-PKB Nihayatul Wafiroh menyebut pengawasan ini juga diberikan kepada warga Natuna agar memberikan rasa aman. Sehingga tidak akan menimbulkan stereotipe tertentu.

Baca: Permintaan Warga Natuna: Posko Kesehatan, Biaya Kesehatan Dicover Pemerintah, dan Bertemu Presiden

"Jangan sampai ada stereotipe. Karena stereotipe ini yang paling susah, kalau ini orang dari Natuna nanti terus dijauhi kan susah," kata Nihayatul.

Menurut Nihayatul, tak hanya anggota DPR RI saja hang harus melakukan hal ini. Namun pemerintah pun harus turut andil.

Baca: Bamsoet Sayangkan Penolakan Karantina WNI dari Wuhan di Natuna

Maka, ia meminta agar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tak menunda kepergiannya ke Natuna dan segera berkantor disana.

"Itu yang harus kita lakukan bukan hanya oleh anggota DPR, tapi juga pemerintah. Jadi pak Menkes jangan ditunda-tunda lagi untuk segera ke Natuna dan berkantor disana," tandas Nihayatul.