Tribunnews.com Raih Penghargaan dari BNPB, Berperan Aktif Penyebaran Informasi Kebencanaan
Media online Tribunnews.com mendapatkan anugrah penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, SENTUL - Media online Tribunnews.com mendapatkan anugrah penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Tribunnews.com mendapatkan penghargaan sebagai media online yang berperan aktif dalam mendukung penyebarluasan informasi kebencanaan tahun 2019.
Penghargaan penghargaan diserahkan langsung Kepala BNPB Letjen Doni Monardo kepada General Manager Tribunnews.com, Yulis Sulistyawan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penanggulangan bencana 2020 di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Selasa (4/2/2020).
Dalam kesempatan itu, Doni Monardo mengucapkan terima kasih kepada Tribunnews.com dan media lainnya yang telah berperan aktif menyebarluaskan informasi soal kebencanaan.
Baca: Jokowi Instruksikan Penanggulangan Bencana Dilaksanakan secara Kolaborasi
Selain Tribunnews.com, media lain yang juga mendapatkan anugrah penghargaan adalah Kompas.com, Antaranews.com, Liputan6.com, Detik.com, Republika.co.id dan sejumlah media cetak, radio dan media TV antara lain Kompas TV.
"Salah satu program penanganan bencana adalah sosialisasi," ujar Doni Monardo.
Doni Monardo mengaku sangat berharap kepada media, karena sebagai ujung tombak penyampaian pesan pemerintah dan masyarakat.
Doni mengandaikan jika saat tahun 2004 lalu, tepatnya sebelum Tsunami di Aceh terjadi informasi sudah disampaikan lewat media cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa besar.
"Kalau rakyat di Aceh itu sudah tahu cara menyelamatkan diri ketika ada gempa besar, yang biasa akan diikuti oleh tsunami
Insya Allah mungkin korbannya tidak akan sebanyak itu. Kalaupun ada korban, jumlahnya tidak sampai ratusan ribu," ujar mantan Danjen Kopassus itu.
Karena itu lanjut Doni, media memiliki peran besar untuk menyampaikan informasi dan sosialiasi sial kebencanaan.
Lebih lanjut kata Doni Monardo, dalam penanggulangan bencana diperlukan seorang pimpinan yang kuat di daerah.
Hal ini agar pemimpin tersebut bisa mengingatkan masyarakat atau bahkan memaksa masyarakat untuk melakukan evakuasi.
"Kalau pejabatnya kurang begitu perduli, bisa jadi masyarakat tetap tinggal di rumahnya," katanya.
Padahal saat ini kata Doni, informasi mudah diperoleh satu diantaranya dari BMKG tentang kondisi curah hujan.
"Ini kan bisa diprediksi, pejabat itu kan turun ke lapangan, memerintah kepada para kepala dinas, juga kepada para camat kepala desa untuk meminta warga evakuasi," katanya.
Isu Rakornas
Sementara itu saat ditanya soal isu penting Rakornas penanggulangan bencana 2020, Doni menjelaskan soal gambaran untuk bangsa Indonesia.
Doni menjelaskan, Indonesia berada di daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman bencana.
"Ada belasan jenis resiko ancaman kita mencoba, untuk memudahkan memahami tentang sumber ancaman itu," ujarnya.
Ancaman itu terbagai dalam beberapa cluster, pertama yang berhubungan dengan geologi.
"Seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi dan penurunan permukaan tanah," ujarnya.
Cluster kedua soal musim kemarau yang berdampak pada kekeringan, kesulitan air, kebakaran hutan dan bencana asap.
"Cluster ketiga ancaman yang disebabkan oleh hujan misalnya curah hujan tinggi, cuaca ekstrim, anomali cuaca, banjir, banjir bandang dan longsor," kata Doni.
Dan cluster terakhir ancaman yang berhubungan dengan non alam.
Doni mencontohkan soal gagal teknologi, limbah, dan penyakit.
"Ini yang harus kita sampaikan kepada publik, hasil diskusi yang dilakukan oleh 120 pakar dikemas dalam bentuk bahasa sederhana agar publik tahu apa ancamannnya," ujarnya.
Rakornas penanggulangan bencana 2020 ini juga dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakay agar sadar adanya ancaman.
"Dengan begitu saat ada ancaman, masyarakat semakin tangguh," katanya.
Tapi yang paling penting katanya, adalah bagaimana jiwa masyarakat bisa selamat.
"Kita juga mencoba, bahwa gerakan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga. Soal ancaman ini tidak mungkin hanya dikerjakan oleh BNPB saja," tukasnya.
Sehingga dibutuhkan sebuah konsep, dan kebersamaan yang terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah, TNI-Polri, akademisi
pakar, para periset, dunia usaha, komunitas, dan juga dibantu oleh media.
"Kalau ini sudah kita formulasikan secara baik, jika terjadi sesuatu, setiap pihak pada akhirnya bisa memahami. Siapa berbuat apa dan bagaimana caranya," tukasnya.(*)
