TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai tengah mengalami dilema terkait wacana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS atau yang telah menjadi tentara asing.

"Tidak mudah bagi pemerintah menolak atau menerima pemulangan WNI eks ISIS yang sekarang ada di penampungan di salah satu wilayah Irak dan Turki," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Muslim Crisis Center Robi Sugara, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (6/2/2020).

Robi mengatakan penolakan para WNI akan berujung kepada persoalan dimana pemerintah dianggap tak mengindahkan hak asasi manusia (HAM).

Baca: Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Jokowi Bilang Tidak, Mahfud MD Sebut Virus Baru

"Sederhananya jika menolak, pemerintah akan berhadapan dengan persoalan HAM dan juga berhadapan dengan sejumlah kelompok masyarakat sipil yang konsen pada isu-isu HAM," kata dia.

Sementara apabila memilih untuk menerima dan memulangkan para WNI, Robi menilai pemerintah tak memiliki kesiapan guna menghadapi resiko dan ancaman yang dibawa tentara asing ini.

Baca: Tolak Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS, Pengamat Intelijen Singgung Aksi Pembakaran Paspor

" Indonesia belum memiliki kesiapan secara teknis meski sudah memiliki kelembagaan dan kelengkapan instrastruktur. Ini belum termasuk resiko dari kuatnya ideologi ISIS untuk dilakukan rehabilitasi dan deradikalisasi," tandas Robi.