TRIBUNNEWS.COM - Pengamat terorisme, Al Chaidar Abdul Rahman Puteh mengungkapkan paling tidak ada dua program yang harus disiapkan pemerintah untuk ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS jika benar dipulangkan.

Dua program tersebut adalah program humanisasi dan counter wacana.

"Yang paling penting, mereka (WNI eks ISIS) harus melewati program humanisasi dan counter wacana," ujar Al Chaidar kepada Tribunnews melalui sambungan telepon, Rabu (5/2/2020).

Humanisasi

Menurut Al Chaidar, di program humanisasi, pemerintah perlu mengedepankan sisi kemanusiaan dalam segala proses yang dilalui jika memang akan memulangkan WNI eks ISIS.

"Pemerintah perlu memperlihatkan, mau menerima (WNI eks ISIS) karena kemanusiaan. Dengan harapan mereka juga mampu memiliki apresiasi nilai-nilai kemanusiaan," ungkapnya.

Agar WNI eks ISIS tersebut kembali memiliki nilai kemanusiaan, Al Chaidar menyebut perlu adanya training yang harus dijalani.

"Apakah melalui training-training kemanusiaan atau memperlihatkan video-video menyedihkan tentang situasi kemanusian di berbagai di belahan dunia baik umat Islam maupun umat agama lain," ujar Al Chaidar.

Menurutnya, hal ini diperlukan agar eks ISIS tersebut melihat umat agama lain juga mengalami penderitaan kemanusiaan.

"Agar mereka tidak bersikap intoleran," ungkapnya.

Counter Wacana

Sementara itu, program yang juga harus dilalui WNI eks ISIS saat kembali ke Indonesia disebut Al Chaidar sebagai counter wacana.

Counter wacana merupakan upaya memberikan wacana atau pandangan dari sumber lain terhadap pandangan yang diyakini para WNI eks ISIS.

"Penafsiran mereka tentang agama bersifat monolitik, hanya mereka dapatkan dari satu seumber," ujarnya.

"Maka harus dibandingkan dengan wacana-wacana yang lain dari ulama-ulama yang lain," lanjut Al Chaidar.

Lebih lanjut, pemerintah tidak perlu memperlakukan WNI eks ISIS dengan perlakuan keras.

Berbagai instansi disebut Al Chaidar, harus berkoordinasi untuk memberi perlakuan pada WNI eks ISIS.

"Iya diperlembut saja, mereka under providence, dikoordinasikan antara BNPT, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kepolisian," ungkap Al Chaidar.

Setuju Pemulangan

Al Chaidar juga mengungkapkan pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS dapat memberi manfaat untuk Indonesia.

Al Chaidar mengungkapkan ada hal yang dibutuhkan dari kepulangan mereka.

"Memang sebaiknya sekitar 660 orang WNI (eks ISIS) dipulangkan saja ke Indonesia," ujar Al Chaidar.

"Karena kita membutuhkan mereka untuk program semacam deradikalisasi, untuk kelompok teroris lain yang banyak di Indonesia," lanjutnya.

Menerima Lebih Baik daripada Menolak

Menurut Al Chaidar, memulangkan WNI eks ISIS lebih penting dilakukan pemerintah ketimbang menolak.

"Jika menolak, mereka akan menganggap pemerintah itu adalah pemerintah yang dzalim," ujar Al Chaidar.

Selain itu, penilaian pemerintah yang keras, otoriter, hingga tidak suka pada Islam disebut Al Chaidar akan tersemat untuk Indonesia.

Namun Al Chaidar menilai tetap ada potensi bahaya yang dibawa ratusan WNI eks ISIS jika dipulangkan ke Indonesia.

"Pasti ada (potensi bahaya), karena memang mereka sudah terpapar oleh radikalisme yang cukup mengkhawatirkan," ujarnya.

Al Chaidar menilai, perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut kepada ratusan WNI tersebut.

Hal itu untuk memastikan paham radikalisme dan terorisme tidak lagi dipegang oleh para WNI eks ISIS.

"Mereka itu perlu di-screening atau pun perlu dimasukkan ke dalam program pemerintah yang ada. Entah program Departemen Sosial maupun BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Al Chaidar menilai para WNI eks ISIS membutuhkan untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara.

"Mereka gapapa dipulangkan, mereka perlu bersilaturahmi secara humanis dengan saudara saudara dan keluarga yang mereka tinggalkan."

"Mungkin juga perlu bermaaf-maafan pada saudara yang sudah dianggap kafir atau bahkan sudah dianggap musuh," ungkap Al Chaidar.

Diketahui, pemerintah akan mengambil keputusan terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS dalam rapat terbatas (ratas).

Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi.

Meski hingga saat ini secara pribadi dirinya menolak untuk memulangkan, Jokowi akan tetap mendengarkan masukan dari berbagai pihak dalam ratas.

"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020) dilansir Kompas.com.

Jokowi menyebut, pemerintah masih memerhitungkan berbagai dampak pemulangan WNI eks ISIS.

Baik dampak positif dan negatifnya, akan dibahas Jokowi melalui ratas.

(Tribunnews.com/Wahyu GP) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)