"Kita lihat juga, mengapa mereka kita kesana? Mereka ke sana ingin mendirikan negara di luar RI atau ISIS," ungkap Agung.

Menurut Agung, hal itu menunjukkan mereka keluar dari indonesia dan ingin menjadi warga negara yang akan didirikan itu.

"Berarti gugur kewarganegaraan Indonesia," ungkapnya.

Dalam kondisi seperti itu, Agung meyebut Indonesia tidak lagi berkewajiban memulangkan.

"Kalau mau dipulangkan, lho siapa dia? Dia kan sudah stateless. Kalau stateless, Indonesia tidak berkewajiban menerima," ujarnya.

Orang-orang yang tidak lagi memiliki kewarganegaraan disebut Agung menjadi tanggungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

"Orang yang stateless yang ngurus PBB, UNHCR (Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, red)," ujarnya.

Agung menegaskan tidak ada kewajiban Indonesia untuk menerima WNI yang terbukti menjadi bagian dari ISIS.

"Tidak ada kewajiban Indonesia menerima, menolak pun tidak masalah," tegasnya.

Jokowi Menolak

Sementara itu diketahui sebelumnya, Jokowi hingga kini masih menolak wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS,

Akan tetapi Jokowi menyebut langkah lebih lanjut akan dirapatkan terlebih dahulu.

"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020) dilansir Kompas.com.

Jokowi menyebut, pemerintah masih memerhitungkan berbagai dampak pemulangan WNI eks ISIS.