Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cendekiawan muslim Ulil Abshar Abdalla mengaku setuju dengan wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS.

Menurut Ulil, pemerintah tidak boleh melakukan penolakan secara total. Ulil beralasan negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya.

"Saya kira kita tidak bisa mengatakan menolak semuanya karena negara itu kewajibannya adalah melindungi warga negaranya. Termasuk mereka yang sudah membakar paspornya, tapi kan kita tahu mereka membakar paspor itu bukan karena pikiran yang matang," ujar Ulil di kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Menurut Ulil, pemerintah bisa memilih untuk memulangkan WNI yang masih dapat diedukasi untuk tidak melakukan perbuatan radikal.

Ulil menilai Indonesia merupakan negara terbaik dalam melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi yang dilakukan Indonesia, menurut Ulil lebih sukses dibanding negara Timur Tengah dan Eropa.

Baca: Soal Gosip Bakal Berlabuh ke Persib, Saddil Ramdani: Saya Cuma Ketemu Teman Saya

Meski begitu, Ulil menilai masih ada kelemahan dalam deradikalisasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui BNPT. Menurutnya, BNPT terlalu dimonopoli oleh unsur polisi dan militer.

Padahal menurut Ulil, pelibatan pihak sipil sangat dibutuhkan dalam program deradikalisasi. Menurutnya, pihak sipil dibutuhkan karena menjadi pihak berhadapan langsung dengan fenomena terorisme.

"Deradikalisasi itu upaya mengubah cara pandang, tafsiran, dan itu peran sipil. Selama ini deradikalisasi itu belum melibatkan secara ideal ya kalangan sipil. dilibatkan tapi belum maksimal," pungkas Ulil.