TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) di Timur Tengah yang tergabung dalam kelompok teroris Islamic State Iraq Suriah (ISIS) menuai pro dan kontra.

SETARA Institute mendorong pemerintah bertindak tegas untuk memulangkan mereka. Terlepas dari status kewarganegaraan 600 WNI yang sempat tergabung dalam kelompok teroris tersebut.

"Pada akhirnya Indonesia, negara kita ini harus memikul beban tersebut. Dan mau tidak mau saatnya nanti, menerima juga sebagian dari mereka," ujar Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dalam sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (8/2/2020).

Baca: Sebelum Daftar Bakal Caketum PAN, Asman Abnur Temui Hatta Rajasa hingga Amien Rais

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memastikan, hingga kini pemerintah belum memutuskan apakah akan emulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Tanah Air.

Pemerintah, kata Mahfud, masih mempertimbangkan manfaat dan kerugian apabila mereka dipulangkan ke Indonesia.

Baca: Update Terkini Virus Corona: 1540 Orang Dikabarkan Sembuh, Jumlah Korban Ternfeksi Melebihi SARS

"Mulai dari mudarotnya kalu dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa menjadi virus baru di sini. Karena jelas-jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris," ujar Mahfud.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung apabila pemerintah akan memulangkan para WNI mantan ISIS dari Suriah ke Indonesia.

"Kami mendukung rencana ini, sejauh itu sudah dipertimbangkan masak-masak," kata Bambang.

Presiden Joko Widodo sendiri mengaku tak setuju apabila ratusan WNI eks ISIS pulang ke tanah air. Namun, Jokowi mengatakan keputusan itu harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas.

"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan," kata Jokowi.