Soal Pemulangan WNI Eks ISIS: Ganjar Menolak, Ridwan Kamil Siap Menerima, hingga Tanggapan BNPT
Soal Pemulangan WNI Eks ISIS: Ganjar Menolak, Ridwan Kamil Siap Menerima, hingga Tanggapan BNPT
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Ia ingin para alumni ISIS tersebut kembali ke kehidupan bermasyarakat secara normal.
"Ingin warga kami kembali hidup normal membangun negeri ini dengan ideologi Pancasila, tentunya sama-sama membaur dengan masyarakat lainnya," jelas Ridwan dalam tayangan Kompas TV Kamis (5/2/2020).
Baca: Tanggapi Pemulangan WNI Mantan ISIS, Ridwan Kamil Mau Menerima Asalkan Taubat dan Insaf
Orang nomor satu di Jawa Barat ini tidak lupa memberi syarat pada calon-calon warga eks ISIS yang akan pulang.
"Diterima asal insaf dan tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan ilegal yang melanggar," ujarnya.
Kendati demikian, Ridwan menyadari kebijakan pemulangan WNI eks ISIS tergantung pada pemerintah pusat.
Tanggapan Ketua PP Muhammadiyah
Dikutip dari Kompas.com, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa pro dan kontra atas kepulangan WNI eks ISIS tersebut dikembalikan kepada pemerinta.
Menurutnya, negara yang memiliki kekuatan untuk menangani hal tersebut.
“Muhammadiyah tentu selalu taat terhadap asas, mengikuti prinsip hukum dan aturan yang berlaku. Jadi pulang dan tidak mereka, serta bagaimana perlakuan Negara, tentu kami percayakan kepada ketentuan hukum yang berlaku,” kata Haedar usai membuka Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke-28 di Mataram, Kamis (6/2/2020).
Ia menambahkan bahwa jika WNI eks ISIS tersebut sudah terpapar radikalisme, maka pemerintah sudah siap dengan sejumlah lembaga untuk meluruskan kembali paham mereka.
Misalnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Jika itu menyangkut paham radikal ideologi keagamaan, ya perlu ada pembinaan khusus dan tentu juga dapat dilakukan langkah-langkah pembinaan. Semua diambil alih peran Negara,” kata Haedar.
Tak sampai disitu, Haedar juga mengatakan semua organisasi masyarakat untuk selalu meluruskan pandangan masyarakat jika ada yang terpapar radikalisme dan bisa memecah persatuan bangsa.
“Terakhir, peran organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU dan ormas-ormas Islam, itu bisa memberikan pembinaan keagamaan yang tentu saja bisa meluruskan paham,” kata Haedar.
