Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Menteri Agama Tegas Menolak Pemulangan WNI eks ISIS: Sangat Sadis dan Bawa-Bawa Nama Agama

Menteri Agama menyatakan sudah mengetahui ganasnya ISIS dan tidak mau menerima mereka.

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Menteri Agama Tegas Menolak Pemulangan WNI eks ISIS: Sangat Sadis dan Bawa-Bawa Nama Agama
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Agama Fachrul Razi menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (31/1/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Agama, Fachrul Razi menegaskan akan menolak wacana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS.

Menurutnya penolakan ini didasari kekejaman yang sudah ditunjukkan ISIS.

"Tapi pada dasarnya saya sudah menunjukkan bagaimana ganasnya mereka, kalau ganas seperti itu kita sudah tahu masa mau kita terima."

"Menteri Agama sudah jelas mengatakan saya begini begitu jelas sangat sadis dan bawa-bawa nama agama mana mau kita dia kembali ke Indonesia," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Sabtu (8/2/20202).

Tapi hingga saat ini, ia mengatakan masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai wacana ini.

Sementara itu menanggapi wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS, Jokowi hingga kini masih menolak.

Akan tetapi Jokowi menyebut langkah lebih lanjut akan dirapatkan terlebih dahulu.

Berita Rekomendasi

"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Jokowi menyebut, pemerintah masih memerhitungkan berbagai dampak pemulangan WNI eks ISIS.

Baik dampak positif dan negatifnya, akan dibahas Jokowi melalui rapat terbatas.

Jokowi masih ingin mendengar pandangan masing-masing menteri terkait dalam wacana pemulangan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020). (Vincentius Jyestha)

Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menanggapai pro dan kontra pemulangan WNI yang menjadi anggota ISIS atau Foreign Teroris Fighter (FTF). 

Mahfud MD pun menjawab permasalahan berdasarkan argumen pribadinya, bukan sebagai Menko Polhukam.

Menurutnya, WNI yang sudah bergabung dengan ISIS tidak perlu dipulangkan karena berbahaya.  

"Kalau Mahfud, tidak usah dipulangkan karena berbahaya bagi negara," ujarnya dilansir melalui YouTube Tribunnews.com Kamis (6/2/2020).

Ia menambahkan jika banyak negara belum memulangkan warganya yang bergabung menjadi anggota ISIS

"Dan dari banyak negara yang punya FTF belum ada yang satupun menyatakan akan memulangkan. Ada yang selektif. Tapi pada umumnya tidak ada yang mau memulangkan teroris," imbuhnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menghadiri kegiatan Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menghadiri kegiatan Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019). (WARTA KOTA/RIZKI AMANA)

Sementara itu, Politikus PKS, Mardani Ali Sera setuju dengan pemulangan 600 WNI mantan anggota ISIS.

Menurutnya pemerintah harus mampu menjaga para WNI eks ISIS ini karena mereka sedang bermasalah.

"Pemerintah harus jadi bapak, ayah itu anak-anaknya yang sedang bermasalah," ujarnya dilansir melalui YouTube tvOneNews, Kamis (6/2/2020).

Ia meminta agar para WNI eks ISIS dapat dipetakan motif dan latar belakang mereka terpapar paham radikalisme. 

"Dipetakan dibuat mappingnya siapa, kenapa latar belakangnya, apa motifnya, apa ada yang terpapar paham yang mungkin itu bisa masuk surga, itu yang sangat dangkal ada yang mungkin terbujuk temannya," ungkapnya.

Menurut Mardani mereka mesti dijaga dan dianggap sebagai anak-anak kandung ibu pertiwi.

"Buat saya 600 orang atau lebih ini mesti dijaga, mereka mesti dianggap anak-anak kandung ibu pertiwi," imbuhnya. 

 (Tribunnews.com/Faisal Mohay)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas