TRIBUNNEWS.COM - Wacana pemulangan ratusan WNI Eks ISIS ke Indonesia semakin banyak mendapat penolakan dari sejumlah tokoh.

Kekhawatiran muncul dari Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

Dia menyebut jika kita harus menjaga kondisi Indonesia yang sudah kondusif ini.

Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Helmy dalam acara Metro Pagi Prime Time yang telah diunggah pada kanal Youtube Metrotvnews, Selasa (11/2/2020).

"Ada dua pendekatan, yang pertama konstitusi di UUD No 12 Tahun 2006 Pasal 23 Ayat D, dijelaskan bahwa seseorang warga negara Indonesia dicabut hak kewarganegaraannya jika dia telah menjadi ataupun mengikuti dinas militer asing tanpa izin dari Presiden," ujar Helmy.

Dalam kasus ISIS ini jelas mereka sudah mengikuti kegiatan kemiliteran asing.

Gerakan ISIS ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia.

"Jadi dengan apa yang sudah mereka lakukan, artinya mereka mendukung suatu gerakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,"

"Nah yang kedua adalah para ulama memiliki satu kaidah yaitu dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashaalih, menolak kemungkaran itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat," lanjut Helmy.

Jika Eks ISIS dengan jumlah sekitar 600 orang kembali ke Indonesia kemudian salah penanganan, akan merugikan 200 juta lebih penduduk Indonesia yang sudah hidup dalam suasana yang harmonis dan rukun.

"Pemerintah harus belajar dari kecelakaan sebelumnya, prinsip dari PBNU untuk merekomendasikan kepada Pemerintah dalam hal pemulangan Eks ISIS ini kita berangkat dari dua perspektif tadi, yakni konstitusi yang ada di UUD dan yang kedua prinsip menjaga stabilitas atau suasana yang sudah kondusif," tutur Helmy.

Baca: Pemerintah Tolak Kepulangan Eks ISIS ke Indonesia, Tapi Pertimbangkan Pulangkan Anak-anak

Dengan dua prinsip tersebut akan menjadikan bekal yang penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan yang tegas.

PBNU baik diminta atau tidak diminta akan menyampaikan suatu prinsip-prinsip untuk menjaga situasi di Indonesia tetap damai dan masyarakat tidak terpapar.

"Tidak ada hubungan dendam, sakit hati, tapi lebih pada pertimbangan maslahah, bagaimana menjaga yang lebih banyak ini agar tidak mengikuti gerakan - gerakan yang sudah jelas,"

"Dari awal kita tau itu gerakan yang merugikan dan yang paling jahat adalah gerakan mereka ini mengatasnamakan agama," 

"Kami menunggu apakah dimungkinkan Eks ISIS ini kembali, jika ada kejadian yang luar biasa dimana Pemerintah menerima mereka ya PBNU tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa - apa," tambah Helmy.

Sebelumnya diketahui telah terjadi penyebaran di berbagai negara, mereka yang pulang dari agresi Syuriah dan kembali ke negara masing - masing melakukan gerakan - gerakan yang mengacaubalaukan dan menyebarkan paham - paham radikal.

Baca: Pemerintah Diminta Tetap Pantau Keberadaan 689 WNI Eks ISIS

"Untuk anak - anak dan ibu - ibu yang sepuh, dari sisi kemanusiaan tentu kami harus carikan solusi agar mereka betul - betul bisa kembali dengan baik, kami menyerahkan keputusan kepada Pemerintah untuk melihat sisi - sisi yang dimungkinkan,"

"Tapi prinsip yang paling penting adalah bahwa PBNU menolak untuk memulangkan atau kembalinya Eks ISIS yang jelas - jelas akan merugikan Indonesia dalam skala panjang," jelas Sekjen PBNU tersebut.

(Tribunnews.com/Lanny Latifah)