Airlangga Ditugaskan Bawa Surat Presiden soal RUU Omnibus Law ke Pimpinan DPR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, akan menyerahkan surat presiden (supres) terkait Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, dijadwalkan pada pukul 11.00 WIB Airlangga menyerahkan surat presiden kepada pimpinan DPR untuk dilakukan pembahasan bersama terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Rencana pukul 11.00 WIB, bisa berubah pukul 13.00 WIB," ujar Azis di komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Menurutnya, setelah surat presiden diterima DPR, maka selanjutnya pimpinan akan menyampaikan ke Rapat Paripurna dan akan putuskan dibahas melalui pantia khusus (pansus) atau alat kelengkapan dewan.

"Nantinya pasti akan membuka ruang untuk rapat dengar pendapat umum," ucap Azis.

Baca: Ditunggu Polisi untuk Tentukan Sel Perempuan/Laki, Ini Putusan Pengadilan Soal Jenis Kelamin Lucinta

Azis menyebut, pembahasa Omnibus Law bisa saja diselesaikan pemerintah dan DPR selama 100 hari, tetapi hal tersebut tergantung dari masing-masing anggota dewan.

"Secara logika tidak ada yang tidak bisa, bisa saja kita lakukan. TInggal kebersamaan temen-teman dari partai politik yang ada di DPR, ada sembilan fraksi," papar Azis.