Bappenas Pastikan Pembangunan IKN Baru akan Gunakan Energi Baru Terbarukan
Pembangunan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan menggunakan Energi Baru Terbarukan
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan menggunakan Energi Baru Terbarukan.
Pernyataan itu disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata.
Dalam acara Dialog Nasional VI terkait Pemindahan Ibu Kota Negara bertajuk 'Menuju Ibu Kota Negara Lestari dan Berkelanjutan', ia pun memastikan hal tersebut.
"Kemudian (kita) ingin memastikan juga energinya itu energi baru yang terbarukan. Kita ingin dorong mungkin dari air atau matahari atau angin," ujar Rudy, di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020) sore.
Baca: Warga Negara China Berbondong-bondong Ajukan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa di Bali
Baca: Viral Nurul Sopir yang Bawa Bayi saat Narik Angkot, Akhirnya Bertemu dengan Wali Kota Semarang
Menurutnya, efisiensi terkait penggunaan energi perlu diperhatikan jika ingin membangun kota dengan konsep green city dan berkelanjutan.
"Tentunya kalau kita mau bicara mengenai green city, kemudian sustainable, kita harus memastikan efisiensi energi," jelas Rudy.
Bahkan nantinya, sistem bangunannya pun berkonsep green building design dan circular water management system.
"Jadi nanti pemanfaatan air pun kita optimalkan. Pokoknya banyaklah, tapi kurang lebih di dalam itu kita siapkan dengan istilahnya circular water management system," tegas Rudy.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa di calon IKN baru seluas 256.000 hektar itu semua akan terkonsep secara baik dan ramah lingkungan.
"Jadi semuanya seoptimal mungkin memanfaatkan energi baru yang terbarukan serta sistem yang lebih baik," kata Rudy.
Persiapan relokasi Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diketahui membutuhkan lahan seluas 256.000 hektar.
Oleh karena itu, pemerintah pun terus menggodok rencana ini dengan mematangkan konsep, desain serta sistem yang akan diterapkan pada calon ibu kota Indonesia ini.
Rudy menuturkan pemerintah juga akan menerapkan konsep kota hutan (forest city).
"Tentunya kita ingin memastikan bagaimana penerapan konsep forest city ini," tutur Rudy.
Dari 256.000 hektar lahan yang dibutuhkan untuk membangun IKN, terdapat kawasan inti seluas 56.000 hektar, serta 5.600 hektar untuk kawasan pemerintahannya.
Setidaknya 50 persen dari 56.000 hektar itu tetap difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Karena di sana terdapat wilayah yang memiliki sungai-sungai, bahkan ia menyebut wilayah tersebut sebagai 'Manhattan kecil'.
"Jadi paling tidak 50 persen di daerah yang 56.000 hektar yang saya bilang seperti Manhattan kecil itu, paling tidak 50 persen tetap sebagai Ruang Terbuka Hijau," papar Rudy.
Sedangkan untuk keseluruhan lahan pembangunan IKN, rencananya 75 persen diantaranya difungsikan sebagai RTH.
"Tapi kalau yang di 256.000-nya itu kita harapkan 70 sampai 75 persen tetap Ruang Terbuka Hijau," jelas Rudy.
Termasuk di dalamnya terdapat Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang juga akan masuk dalam wilayah ibu kota baru.
Ini juga tetap dijaga kelestariannya dan difungsikan sebagai kawasan hijau.
"Karena kan Bukit Soeharto tidak boleh diganggu, kita ingin kembalikan fungsinya," kata Rudy.
Sebelumnya ia juga menyampaikan paparannya mengenai konsep 'One River, One Management' untuk pembangunan IKN ini.
Di Kalimantan memang terdapat banyak lahan hijau maupun hutan, sehingga ini menjadi poin penting yang harus dipikirkan agar pembangunan ibu kota baru tidak mengurangi persentase dari kawasan hijau tersebut.
Sambil menunjuk paparannya, ia menyebut ada satu kawasan yang harus dijaga kelestarian alamnya dan luasnya kira-kira seluas wilayah Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS).
Di kawasan itu nantinya akan diterapkan konsep One River, One Management karena pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilakukan secara utuh yakni dari hulu sampai hilir dan melibatkan semua pihak terkait.
"Jadi di daerah ibu kota yang (warna) hijau ini yang tengah-tengah itu sebesar Manhattan. Itu di dalamnya banyak sungai-sungai, nah ini yang akan kita jaga. Nanti kita akan menerapkan konsep One River One Management, karena memang betul kita harus betul-betul menjaga (sungai-sungai itu)," pungkas Rudy.