Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Buruh Gelar Demo di DPR Tolak Omnibus Law

Puluhan ribu buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memadati Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Buruh Gelar Demo di DPR Tolak Omnibus Law
Istimewa
Aksi demo buruh menolak omnibus law. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan ribu buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memadati Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Terlihat dari pantauan, buruh mulai berkumpul di Gelora Bung Karno, Jakarta sejak pukul 09.00 WIB. Mereka berdatangan dari berbagai daerah, seperti Bekasi, Bogor, Cikarang, Karawang, Tangerang, dan DKI Jakarta, dengan menggunakan bus.

Barisan buruh langsung melakukan aksi longmarch dikawal brigade KSPSI berbaju biru. Mobil komando berada dibelakang barisan. Ketika berjalan menuju gedung parlemen, buruh pun sambil meneriakkan jargon untuk menolak realisasi Omnibus Law. "Tolak Omnibus Law," teriak para buruh.

Aksi puluhan ribuan buruh memadati lalu lintas di kawasan di Jalan Gerbang Pemuda menuju DPR. Mereka sampai di DPR sekitar pukul 10.30 WIB.

Baca: Alami Depresi, Teman Dekat Lucinta Luna Ungkap Kekasih Abash Pernah Lakukan Percobaan Bunuh Diri

Baca: Hasil Persik Kediri vs Madura United Babak Pertama: Beto Tumpul, Laskar Sappeh Kerrab Masih Tertahan

Tak selang berapa lama, perwakilan buruh diterima pimpinan DPR. Diantaranya Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu, Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni dan Rahmat Handoyo. Sementara ada 10 perwakilan KSPSI yang diterima DPR dipimpin langsung Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan beberapa tuntutan di depan pimpinan DPR. Pertama, Andi Gani meminta dengan tegas unsur buruh harus masuk ke dalam tim pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Kami minta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan omnibus law karena sejak awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal omnibus law," tegasnya.

Baca: Lucinta Sempat Ungkap Identitas Asli di YouTube, PN Jakbar : LL Pernah Ajukan Ganti Jenis Kelamin

Andi Gani menilai, KSPSI sebagai konfederasi terbesar buruh dan dianggap yang paling dekat dengan pemerintah saja tidak pernah diajak dialog. Ia melihat situasi ini tidak normal cenderung aneh.

"Harusnya buruh diajak bicara. Bukan diundang untuk diberitahukan bahwa ini sudah selesai, Sangat berbeda. Kami ingin masuk ke dalam pembahasan. Mengidentifikasi masalah satu persatu. Bisa berargumentasi dan mengusulkan secara langsung," ujarnya.

Kedua, kata Andi Gani, jangan sampai aturan ini justru merugikan bagi buruh. "Saya mengingatkan pemerintah masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia, karena dari awal sepertinya ada yang disembunyikan," jelasnya.

Andi Gani yang juga pimpinan konfederasi buruh ASEAN (ATUC) berharap DPR bisa menerima masukan dari buruh agar bisa terealisasi.

Andi Gani juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota KSPSI yang telah melaksanakan aksi unjuk rasa damai besar-besaran dengan damai dan tertib.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu mengaku menampung aspirasi dari para buruh. Sri juga menjelaskan, penggantian nama RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. Ia menilai, penggantian nama itu untuk menghindari penyebutan menjadi RUU Cilaka.

Seusai memberi penjelasan, beberapa pimpinan DPR menemui buruh yang demo didepan Gedung DPR. Ketua Komisi lX DPR Felly Estelita Runtuwene dan Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu ikut naik ke mobil komando dan menyapa massa buruh.

"Kami pimpinan Komisi IX berjanji akan berjuang bersama buruh terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja," ucap Felly disambut teriakan setuju dari puluhan ribu buruh.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: Warta Kota
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas