TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah terus mengantisipasi kemungkinan WNI eks ISIS pulang melalui jalur tikus atau jalur ilegal.

Pasalnya, Mahfud meyakini belum seratus persen WNI eks WNI membakar paspornya.

Sehingga, dikhawatirkan para teroris pelintas batas tersebut masuk ke Indonesia melalui negara bebas visa.

"Kalau lewat jalur tikus ya ditangkap dong. yang problem itu kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, bilang paspornya cuma pura-pura dibakar, lalu lewat jalur-jalur gelap itu melalui negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca: Mantan Komisioner: Sudah 30 Orang Pegawai KPK Undur Diri

Mahfud juga enggan membeberkan secara rinci terkait langkah antisipasi pemerintah. Karena, ia khawatir jika langkah tersebut dibeberkan maka kombatan ISIS itu akan mencari cara lain untuk pulang ke tanah air.

"Itu kita sudah antisipasi, tapi kan ga harus dibilang ke anda semua. Kalau ditangkal diceritakan mereka bikin cara lain," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengambil keputusan tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS di Suriah, Turki dan dibeberapa negara terlibat Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF).

Keputusan itu disampaikan Mahfud usai menggelar rapat yang di pimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).

Baca: Terjerat Narkoba, Lucinta Luna Diam Seribu Bahasa

"pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," kata Mahfud MD.

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.

"kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," tambahnya.

Mahfud juga menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk bergabung dengan ISIS.

"Bersama dengan itu akan di data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya.