Soal Usulan Pansus Jiwasraya, Pimpinan DPR: Jangan Suudzon
Azis membantah tudingan pimpinan DPR melakukan penguluran waktu dalam menindaklanjuti usulan dua fraksi tersebut
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dari fraksi Demokrat dan PKS telah diproses di Sekratariat Jenderal DPR.
Azis membantah tudingan pimpinan DPR melakukan penguluran waktu dalam menindaklanjuti usulan dua fraksi tersebut.
Baca: Pemerintah Diminta Turun Tangan Cegah Risiko Sistemik Kasus Jiwasraya dan Asabri
"Enggak ada (memperlama), siapa yang memperlama? Saya sudah disposisi. Jangan suudzon (berprasangka buruk)," papar Azis di komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Azis menyebut, sejak dua fraksi tersebut menyerahkan berkas usulan Pansus Jiwasraya kepada dirinya, telah diserahkan ke Sekretariat Jenderal DPR untuk diproses secara administrasi.
"Sudah di kesetjenan, Setjen yang mendiatrubsikan (ke pimpinan DPR dan fraksi)," ucap Azis.
Azis tidak mengetahui secara pasti usulan Pansus akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR dan fraksi, karena hal tersebut tergantung proses di kesetjenan DPR.
"Jadi tergantung berkas diterima, nanti Setjen mengirim berkasnya dan kemudian musyawarah pimpinan jadwalnya kapan," tutur Azis.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Irwan meminta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memproses usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.
"Dua fraksi (Demokrat dan PKS) sudah mengusulkan untuk Pansus. Jadi pimpinan jangan berpolitik lah, jalankan saja aturan, tata tertib DPR RI untuk menindaklanjutinya," kata Irwan.
"Beri saja ketegasan tahapan progresnya, tidak usah berpolitik. Saya pikir masyarakat sudah cerdas," sambung Irwan.
Baca: Soal Pansus Jiwasraya, Demokrat Sindir Arsul Sani Tak Paham Fungsi Anggota DPR
Menurutnya, Pansus Jiwasraya akan mengungkap persoalan perusahaan asuransi pelat merah tersebut dengan terang benderang, tanpa ada yang ditutup-tutupi dan menghilangkan saling tuduh.
"Masyarakat ingin terbuka, tahu semuanya. Termasuk masalah politisnya, masalah hukumnya dan kami minta semua diselesaikan dengan Pansus. Pada sidang paripurna berikutnya, kami kejar lagi sampai tahapannya jadi jelas," papar Irwan.
