Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah eks petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Eks petinggi GAM yang terlihat hadir yakni Malik Mahmud Al Haythar dan Muzakir Manaf.

Baca: Kapolda Baru Aceh Identifikasi Masalah Kamtibmas di Bumi Serambi Makkah

Dalam pertemuan itu, mereka membahas beberapa poin dalam nota kesepakatan antara pemerintah RI dengan GAM yang belum selesai.

Nota kesepahaman yang dimaksud yakni MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 lalu.

"Kami beri masukkan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik," kata Malik.

Diketahui, MoU Helsinki merupakan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Malik mengatakan, beberapa poin dalam perjanjian yang belum selesai di antaranya menyangkut masalah tanah, pemerintah daerah (pemda) dan perekonomian.

"Di antaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah Pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya," ungkap Malik.

"Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang gak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan," tambahnya.

Malik pun menyebut, Presiden Jokowi merespons baik pembicaraan tersebut.

Baca: Terowongan Toleransi dan Ironi Politik Simbolik Jokowi

Jokowi, kata Malik, langsung menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Responnya bagus. Beliau ini pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," jelas Malik.