Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Kasus Suap Pergantian Antar-Waktu Anggota DPR

Gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus suap pergantian antar-waktu anggota DPR dari PDIP kandas

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Kasus Suap Pergantian Antar-Waktu Anggota DPR
Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
Sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDI Perjuangan, kandas.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ratmoho menolak gugatan praperadilan yang diajukan MAKI.

Hakim menolak gugatan MAKI yang meminta KPK menetapkan tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah.

Baca: Pemotor yang Seruduk Mobil di Turunan Flyover Manahan Solo Alami Luka, Bagian Kepala Belakang Sobek

Sidang pembacaan putusan praperadilan kasus PAW anggota DPR dari PDI Perjuangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

"Eksepsi termohon dapat dikabulkan. Sehingga hakim tidak akan menimbangkan eksepsi yang lain. Maka permohonan praperadilan tidak dapat diterima," kata Ratmoho saat membacakan putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat KPK masih memiliki waktu dua tahun untuk mengembangkan penyidikan sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca: Keluarga Lina Jubaedah Sebut Teddy Pardiyana Pembohong

Hakim mengabulkan eksepsi KPK sebagai termohon yang menjelaskan pengusutan perkara yang menjerat eks komisioner KPU Wahyu Setiawan itu masih berjalan di tahap penyidikan.

Berdasarkan bukti surat panggilan saksi tertanggal 21 Februari 2020 terhadap Hasto Kristiyanto, hakim menilai KPK tetap berupaya mengembangkan perkara.

Sebelumnya, MAKI mendaftarkan gugatan Praperadilan lawan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca: Ingin Daftar SBMPTN? Jangan Lupa Ikut Tes UTBK, Registrasi Akun Tahap Kedua Dibuka Hari Ini

Dasar gugatan melawan KPK karena tidak menetapkan Tersangka baru/lain atas perkara dugaan suap Harun Masiku-Wahyu Setiawan.

MAKI mencantumkan nama lengkap kedua orang tersebut yang layak menjadi tersangka lain/baru termuat dalam materi gugatan Praperadilan dan akan dibuka pada saat pembacaan dalam persidangan Praperadilan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mereka yaitu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto dan politisi PDI Perjuangan, Donny Tri Istiqomah.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas