Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kritik bertubi-tubi disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Johan awalnya meminta agar Yudian tak lagi berbicara kepada awak media, karena itu bukanlah tugas dari Kepala BPIP.

Johan kemudian menyebut cara bicara Yudian ternyata menimbulkan banyak pro dan kontra. Dimana satu polemik belum selesai dibahas justru muncul polemik lainnya.

Baca: Kemenag Pastikan Tidak akan Sertifikasi Penceramah

"Bapak sebagai Kepala BPIP fokus saja Pak ke tugas sebagai Kepala BPIP, memberi laporan kepada Prediden dan tidak lagi bicara dengan media. Karena kalau dari cara bapak bicara, banyak menimbulkan pro dan kontra," ujar Johan kepada Yudian, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca: Sebelum Meninggal, Ashraf Sempat Ngobrol dengan BCL, Tak Bisa Dibangunkan saat akan Pesan Mie Instan

"Baru satu (masalah), kemudian bapak muncul lagi, seperti yang disampaikan Pak Gaus. Satu muncul, belum selesai, muncul lagi," imbuhnya.

Selain itu, Johan juga mengaku ingin mendapatkan penjelasan terkait apa yang sebenarnya disampaikan oleh Yudian secara langsung.

Pasalnya, lanjut dia, ketika pernyataan itu sampai ke publik justru membuat banyak orang merasa kupingnya panas. Berbeda dengan Yudian, Johan mengatakan musuh terbesar Pancasila bukanlah agama melainkan korupsi.

"Saya juga ingin mendapat penjelasan sebenarnya yang disampaikan Pak Yudian itu apa. Kok sampai ke publik membuat kuping orang banyak panas Pak. Ya semua agama saya kira panas Pak (mendengar pernyataan itu). Musuh pancasila itu menurut saya korupsi, itu musuhnya Pak. Bukan agama," kata dia.

Johan menyarankan agar Yudian fokus untuk membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila karena itulah mandatnya.

"Jadi kalau saya lihat dari tugas Bapak selaku Kepala BPIP, di sini tidak ada satu pun yang menyebut bahwa Kepala BPIP itu harus menjelaskan kepada media," jelas Johan.

"Yang ada adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, kemudian juga melaksanakan standarisasi pendidikan dan lain sebagainya," pungkasnya.