TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Fraksi Partai Golkar menarik dukungan terkait pembahasan RUU Ketahanan Keluarga.

Mereka beralasan RUU tersebut meniadakan sifat keluarga yang heterogenitas. RUU ini bertujuan mendidik keluarga secara homogen.

"Kami menarik dukungan terhadap RUU Ketahanan Keluarga ini. RUU ini bertujuan mendidik keluarga secara homogen. Unsur-unsur heterogenitas dinafikkan," ujar Kapoksi Baleg Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin dalam pernyataan persnya, Kamis(20/2/2020).

Nurul mengatakan tidak seharusnya urusan domestik cara mengurus dan mengasuh anak diintervensi negara.

"Setiap keluarga,bahkan setiap anak memiliki entitasnya masing-masing. Alasan tentang tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan dll, negara sudah memiliki banyak program, seperti PIP, PKH, BPJS, dll,"ujar Nurul.

Baca: Viral Nurul Sopir yang Bawa Bayi saat Narik Angkot, Akhirnya Bertemu dengan Wali Kota Semarang

Baca: Aktivis Pertanyakan Dasar RUU Ketahanan Keluarga Sebut LGBT sebagai Penyimpangan Seksual

Baca: Legislator PPP Tegaskan RUU Ketahanan Keluarga Baru Sebatas Usulan

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan untuk yang terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga, baik seksual, fisik ataupun ekonomi sudah ada undang-undang yang mengatur, seperti UU penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU KUHP.

"Saya di Baleg sudah berkeberatan sejak RUU tersebut dipresentasikan,"kata Nurul.

Dalam kesempatan tersebut Nurul juga menegaskan bahwa Golkar merasa kecolonhan ada salah satu anggotanya yang mengusung RUU Ketahanan Keluarga.

"Seharusnya yang bersangkutan berkonsultasi dan presentasi kepada fraksi sebelum menjadi pengusung suatu RUU,"ujar Nurul. (Willy Widianto)