TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk sejumlah politisi untuk masuk jajaran komisaris di bank milik BUMN.

Di antaranya politisi PDIP Arif Budimanta di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Zulanar Usman dari Partai Hanura dan Dwi Ria Latifa dari PDIP di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Menurut Erick, hal tersebut sah-sah saja dan tak menyalahi aturan, mengingat ketiganya tak masuk kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik.

"Figur yang masuk ke jajaran komisaris saya rasa semua ada background-nya yang dipastikan tidak menyalahi aturan," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Baca: KPK Stop Penyelidikan 36 Kasus Lama, Apa Tanggapan ICW?

"Kalau ada figur misal Arif Budimanta dia kan tidak masuk kepengurusan DPP sekarang kerja juga bantu kita," lanjutnya.

Erick tak mau ambil pusing mengenai prasangka beberapa pihak mengenai alasan penunjukkan tersebut. Dia memastikan kebijakan itu tak menyalahi aturan.

"Kalau dibilang prejudice, salah atau benar semua keputusaan tak ada yang sempurna," ucapnya.

Selain itu, dia menyebutkan penunjukkan sejumlah figur komisaris yang berperan dalam mengawasi perusahaan-perusahaan BUMN.

Baca: Wapres: Presiden Minta KBRI Pantau dan Awasi Sampai Sembuh 4 WNI Kru Kapal Diamond Princess

Misalnya, Komisaris Utama Bank Mandiri Chatib Basri dan Komisaris Utama BTN Chandra Hamzah.

Menurutnya, dengan bergabungnya sosok-sosok yang dinilai memilik rekam jejak bagus, membuktikan komitmen Erick untuk "bersih-bersih" BUMN.

"Musti dilihat banyak figur support bersih-bersih BUMN, kalau tidak, tidak mugkin figur seperti pak Chandra Hamzah, Chatib Basrii mau gabung. Mereka punya track recordnya bagus," kata Erick.

"Saya percaya dan minta tolong ada legacy dan KPI (indikator kinerja) yang harus dijalankan bersama. It is impossible KPI jalan tanpa dukungan yang lain," kata dia.