TRIBUNNEWS.COM, ACEH - Yayasan Sukma Bangsa, Sabtu (22/2/2020), menggelar "Kenduri Kebangsaan" di Kabupaten Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut hadir pula Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan beberapa tokoh nasional di antaranya pakar  intelijen senior Suhendra Hadikuntono yang juga dikenal sebagai "tokoh senyap".

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebutkan tentang keinginan dan niat baik pemerintah pusat untuk menyelesaikan secara komprehensif implementasi butir-butir Kesepakakatan Perdamaian atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, yang belum direalisasikan.

Menanggapi hal tersebut, tokoh intelijen senior Suhendra Hadikuntono, yang pada acara tersebut berbincang secara langsung dengan Presiden Jokowi mengemukakan optimisme yang tinggi bahwa implementasi butir-butir MoU Helsinki yang belum dipenuhi akan segera direalisasikan oleh pemerintah.

"Saya sangat percaya terhadap itikad baik Presiden Jokowi untuk menyelesaikan secara tuntas MoU Helsinki dan tidak terkecoh oleh cipta kondisi pihak mana pun yang tidak ingin hal ini terbuka, karena akan banyak pihak yang terkena dampaknya," ujarnya.

"Selain itu, menurut saya penyelesaian secara komprehensif MoU Helsinki merupakan kunci bagi kemajuan Aceh secara ekonomi, asal ada perbaikan tata kelola pemerintahan dari Pemprov Aceh," lanjut Suhendra.

Baca: Presiden Jokowi Segera Beri Jawaban Terkait Permasalahan dalam Perjanjian Helsinki

Suhendra Hadikuntono merupakan tokoh utama yang mendorong normalisasi kembali hubungan GAM dengan pemerintah pusat yang menghasilkan percepatan implementasi butir-butir MoU Helsinki yang sempat 15 tahun mengalami "dead lock", akhirnya mendapatkan kemajuan signifikan.  

Lebih lanjut Suhendra mengajak semua pihak baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk merealisasikan arahan dan instruksi Presiden Jokowi terkait penuntasan MoU Helsinki.  

"Para pejabat negara di pusat harus bertindak obyektif dan arif mengikuti arahan Presiden Jokowi. Perspektif penyelesaian masalah implementasi butir-butir MoU Helsinki harus tetap mengacu pada arahan dan instruksi Presiden," katanya.

"Saya minta semua pejabat tidak memberikan masukan yang kontraproduktif dengan niat baik Presiden Jokowi untuk rakyat Aceh," pungkas Suhendra.