TRIBUNNEWS.COM - Tuntutan massa aksi 212 sempat meminta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Terkait dengan hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara.

Erick Thohir mengaku, puas dengan kinerja jajaran direksi dan Komisaris Pertamina dalam tiga bulan terakhir.

"Apa yang dilakukan daripada komisaris dan redaksi, saya tidak mau dikotomi komisaris dan direksi.

"Di Pertamina tiga bulan terakhir saya rasa baik," kata Erick Thohir sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Erick Thohir menegaskan, pihaknya tidak akan mencopot Ahok atau jajaran direksi dan komisari Pertamina yang lain dalam waktu dekat ini.

Menurutnya, selama jajaran dan komisari berhasil menjalankan tugas sesuai key performance indicator (KPI) yang ditentukan, tidak akan terkena perombakan.

"Saya tidak mau pergantian itu karena hal-hal personal, selama KPI-nya jalan, biarkan direksi BUMN bekerja."

"Jangan ditakut-takuti nanti diganti begitu, yang diganti itu yang tidak sesuai dengan KPI," tegas Erick Thohir.

Ia mengatakan, tidak ingin terjadi bongkar [asang direksi dan komisaris BUMN dalam waktu yang cepat.

Erick Thohir mengungkapkan, ia ingin direksi dan komisaris yang telah ditunjuk bekerja sesuai dengan masa kerja yang telah ditentukan.

"Saya mau direksi yang diangkat saat ini bisa menjabat sampai dengan selesai, jangan direksi ini ditakuti gonta-ganti posisi."

"Apakah dalam satu tahun dilepas saya tidak mau, kenapa? karena yang namanya membangun sebuah usaha perlu kontinuitas, tetapi KPI harus tetap tercapai," terangnya.

Baca: Penjelasan Erick Thohir Soal Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Baca: Erick Thohir Pastikan Politisi Masuk Jajaran Komisaris di Bank BUMN Tak Salahi Aturan

Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa bertajuk 'Aksi 212 Berantas Korupsi Selamatkan NKRI' digelar di silang barat daya Monas atau Patung Kuda dan depan Istana Negara, Jumat (21/2/2020).

Peserta aksi mulai berkumpul di depan Patung Kuda setelah selesai Salat Jumat.

Dalam tuntutannya, peserta aksi meminta pemerintah untuk memberantas perilaku korupsi.

Selain itu, juga menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi.

Seperti kasus suap yang melibatkan eks caleg PDIP Harun Masiku serta kasus Jiwasraya.

Dalam unjuk rasa tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh yang menyampaikan orasi secara bergantian.

Melansir dari TVOne News, berdasarkan laporan Wartawan Yasin Idris, tokoh yang datang ke Aksi 212 di antaranya adalah Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Sobri Lubis.

Kemudian, ada juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres), Marwan Batubara yang menyampaikan beberapa data soal permasalahan di Indonesia.

Baca: Gebrakan Erick Thohir di BUMN Dapat Pujian Sekaligus Diminta Hati-hati

Baca: Soal Aksi 212 Bertajuk Berantas Korupsi Mahfud MD Beri Dukungan: Demo Itu Tidak Bisa Dilarang

Selain itu, hadir juga Ketua Presidium Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif serta Ketua FPI Jakarta Muchsin Alatas.

"Orasi disampaikan secara bergantian oleh tokoh-tokoh ormas yang ada datang," kata Yasin seperti dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube TVOne News, Jumat (21/2/2020).

Sementara Aksi 212 tersebut dihadiri tiga organisasi dari Ormas Islam, yakni FPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), serta PA 212.

Mengutip dari WartaKotaLive.com, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin mengklaim aksi tersebut diikuti ratusan ribu orang.

Novel mengatakan, dalam aksinya kali ini, tuntutannya meminta negara untuk serius memerangi korupsi di tanah air.

Apalagi menurutnya, masih banyak korupsi yang masih mangkrak hingga kini.

"Tuntutan kita sudah jelas, negara ini jangan sampai kalah dengan koruptor."

"Kita bisa meminta KPK ini bisa mengusut tuntas kasus Jiwasraya, Asabri, Pelindo dan sebagainya," ujar Novel.

Termasuk dalam tuntutan tersebut adalah kasus Harun Masiku yang hingga kini masih buron dan belum diketahui keberadaannya.

"Begitu juga tangkap Harun Masiku dan meminta pimpinan KPK untuk segera diganti kalau tidak bisa bertindak tegas terhadap mega korupsi," ungkapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahok Diminta Dicopot dari Komisaris Pertamina, Ini Kata Erick Thohir"

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)