Pemerintah Harus Pikirkan Nasib Eksodus Mahasiswa Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR asal Papua John Siffy Mirin meminta pemerintah memikirkan pendidikan ratusan mahasiswa Papua yang terancam Drop Out (DO).

Hal itu karena para pelajar memilih meninggalkan kuliah usai kasus rasisme di Surabaya, Jawa Timur beberapa bulan lalu.

Karena sudah lama tidak mengikuti kuliah, banyak kampus yang menolak mereka kembali.

Baca: Prediksi Line-up Gent vs AS Roma Liga Europa, Fonseca tak Ingin Bermain Bertahan

Baca: Vidi Aldiano Idap Kanker & Gangguan Cemas, Sempat Ingin Bunuh Diri Usai Dengar Suara Ini: Gue Nyerah

"Ada yang datang kembali ke Surabaya tapi tempat kosnya tidak dikasih, tidak bisa dilanjuti. Ada yang ke Yogyakarta mau lanjutin kuliah tapi karena mereka sudah memprotes masalah rasisme dan pulang ke Papua, tidak dilanjuti segala macam dan mereka tidak bisa melanjutkan kuliah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Anggota DPR fraksi PAN ini juga kecewa lantaran adanya ketidakjelasan jumlah mahasiswa yang melakukan eksodus.

Ia meminta pemerintah untuk mencarikan solusi atas kejadian tersebut.

"Saran saya pemerintah kalau memang tidak mampu, bikin kelas-kelas tambahan di Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua supaya mereka kuliah di sana kalau memang tidak menjamin keamanannya," pungkasnya.

Sebelumnya, pada 16-17 Agustus 2019, terjadi aksi rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya. Seorang pria terlihat mencemooh para mahasiswa yang berada di asrama mahasiswa Papua.

Aksi itu viral di media sosial dan memicu protes dari warga Papua. Sejumlah aksi unjuk rasa digelar di Papua dan Papua Barat.

Kejadian itu juga memicu eksodus besar-besaran ratusan mahasiswa Papua dari berbagai daerah.

Banyak dari mereka yang secara mandiri pulang ke Papua, namun tak sedikit juga yang difasilitasi Pemprov Papua.