Orang BPN itu mampu bekerja secara baik-baik, tinggal kita perbarui metodologi, kita beri alat, karena peralatan sekarang sangat banyak membantu. Peta sudah lebih tersedia.

Baca: Sekda Jakarta Minta Warga Nikmati Banjir, Pernyataannya Dianggap Menyinggung & Tak Punya Empati

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini, Jumat 28 Februari 2020: Capricorn Sulit Fokus, Virgo akan Dapatkan Kejutan

Dulu orang mengukur tanah pakai theodolite, sekarang sudah RTK (real time kinematic) namanya. Orang daftar ke sini, di sana sudah langsung ketahuan koordinatnya, bisa lebih cepat.

Kita juga memperbaiki dan menambah man power. Dulu juru ukur cuma pegawai BPN. Sekarang kita perkenalkan juru ukurnya pihak ketiga yang independen.

Setelah mengikuti tes kompetensi, kemudian diberikan izin dan lisensi/sertifikat.

Ketika saya baru masuk ke Kementerian ATR-BPN, jumlah juru ukur sekitar 2.000‑an, sekarang sudah 12 ribuan. Sebagian besar adalah juru ukur dari luar BPN.

Tribun: Apakah ada perangsang buat pegawai BPN untuk mencapai target yang ditetapkan Presiden Jokowi?

Tahun yang lalu pemerintah menaikkan tukin (tunjangan kinerja) pegawai BPN. Pak Presiden mengatakan kerja orang BPN sudah cukup bagus, maka diberikan tambahan tukin.

Namun bagi yang tidak punya kinerja bagus diberi punishment. Yang mengacau tidak dikasih kerjaan, dibebastugaskan, kita ambil tindakan itu juga.

Baca: Ketua DPR Bilang Wajar, Ada Putusan MA Tentang Larangan Merekam Saat Sidang

Baca: Hasil Autopsi Balita Tanpa Kepala Samarinda Keluar, Terbukti Tak Dibunuh, Ini Penyebab Meninggal

Tribun: Rencana pemindahan dari Jakarta ke Kaltim apakah menambah pekerjaan buat Anda?

Semua tanah yang dicadangkan untuk kawasan ibu kota pada tahap ini adalah 256 ribu hektare. Untuk core (inti) ibu kota tahap pertama pembangunan sekira 6 ribu hektare.

Pertama kami identifikasi apa dan bagaimana tanah di kawasan itu. Kami bikin IP4T (identifikasi pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah).

Kami sudah tahu siapa dan apa. Kalau ada hak milik, hak milik siapa, kalau di atasnya ada HGU (hak guna usaha) itu HGU siapa. Dari luas lahan yang diperlukan, alhamdulillah lebih dari 90 persen tanah negara yang bebas.

Tribun: Bagimana kondisi tanah negara yang mencapai jumlah 90 persen dari 256 ribu hektare?

Kalau tanah negara ada dua, yaitu lahan berupa hutan dan ada tanah bekas konsesi pengusaha Sukanto Tanoto yang dilepaskan. Itu adalah hutan tanaman industri, yang nanti setelah dipanen, akan ditanami lagi, dihutankan kembali.