Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Omnibus Law

Ada 21 Undang-Undang yang Disederhanakan dalam RUU Omnibus Law Keamanan Laut

Mahfud MD mengatakan sempat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Keamanan Laut

Ada 21 Undang-Undang yang Disederhanakan dalam RUU Omnibus Law Keamanan Laut
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Menko Polhukam Mahfud MD saat menyambangi Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan sempat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Keamanan Laut dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Kabamla) Laksdya TNI Aan Kurnia.

Diketahui, Mahfud menyambangi kantor Badan Keamanan Laut, di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

Mahfud mengatakan ada 21 Undang-Undang yang akan disederhanakan dalam RUU Omnibus Law Keamanan Laut tersebut.

"Kalau dalam invetarisasi kami ada sekitar 21 Undang-Undang yang terkait dengan soal laut yang seluruhnya nanti akan di-omnibuskan. Tetapi institusi yang ada dan agak dianggap tumpang tindih itu ada tujuh. Sementara Undang-Undang-nya diketemukan ada 21," ujar Mahfud, di Kantor Bakamla, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

Baca: Mahfud MD Akui Sedang Garap Instrumen Hukum tentang Koordinasi Keamanan Laut

Namun dikarenakan prosedur pembahasan Undang-Undang tersebut lebih lama, Mahfud menyebut pihaknya akan mencari cara-cara lain terlebih dahulu seraya membahas omnibus law tentang keamanan laut itu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan tak ada target waktu yang pasti untuk RUU Omnibus Law Keamanan Laut.

Akan tetapi, kata dia, di tingkat eksekutif diharapkan dua hingga tiga minggu ke depan akan selesai. Sementara di legislatif Mahfud menyebut setahun dianggap paling lama.

Baca: Pimpinan DPR Minta Aparat Tindak Tegas Penimbun Masker

"Nggak, nggak (ada target waktu, - red). Target waktu yang secara administratif pemerintahan ditingkat eksekutif itu mungkin dalam waktu dua-tiga mingggu ke depan sudah selesai. Tapi yang menyangkut hubungannya dengan legislasi, mungkin setahun paling lama itu sudah bisa," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyambangi Kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla), di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

Mahfud mengatakan kunjungannya itu lantaran pemerintah sedang menggarap satu instrumen hukum agar koordinasi keamanan laut dapat dilakukan terpusat dan lebih sederhana.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas