Bahas Bos Ibu Kota Baru, Pengamat: Pemimpin IKN Harus Cepat Belajar
Soal pemimpin Ibu Kota baru, Agus Pambagio menyebut sosok tersebut harus dapat memiliki kemampuan mempelajari sesuatu yang baru dengan cepat
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio turut menyoroti empat calon pemimimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, pengumuman terkait nama calon pemimpin tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (2/3/2020).
Adapun empat nama yang disebut yakni Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menanggapi hal ini, Agus menyinggung beberapa syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin atau kepala badan otorita ibu kota negara baru ini.
Satu di antaranya yakni cepat mempelajari sesuatu yang baru.
Hal ini ia sampaikan dalam program SAPA INDONESIA MALAM yang videonya diunggah oleh YouTube Kompas tv pada Minggu (8/3/2020).
"Sebelum empat nama ini, saya selalu katakan untuk menjadi pemimpin apaupun itu baik badan usaha, kementerian/lembaga, ada empat syaratnya," ujarnya.
Pertama, kata Agus seorang pemimpin harus memiliki intergritas.
Syarat kedua yakni memiliki jiwa leadership (kepemimpinan) yang tinggi.
"Ketiga smart dan quick learner , harus cepat belajar" ujar Agus.
Yakni seorang yang cerdas dan mudah mengerti terhadap suatu pembelajaran dengan cepat.
"Jangan enam bulan atau setahun enggak ngerti-ngerti, kan repot," imbuhnya.
Baca: Ali Ngabalin Sebut Istana akan Umumkan Pemimpin Ibu Kota Baru Pekan Ini
"Terakhir dia harus sudah kenyang, kalau tidak nanti bisa ikut main proyek untuk keperntingan pribadi," imbuhnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan keputusan siapa yang akan menjadi pemimpin di ibu kota baru ini adalah hak proregartif dari Presiden Jokowi.
"Silahkan presiden mengetes dengan empat syarat ini," kata Agus.
Kendati demikian, Agus menilai pemindahan ibu kota baru ini terbilang cukup kecepatan.
Menurutnya untuk menimbang dan memutuskan perpindahan tersebut membutuhkan waktu yang lama.
Baca: Profil Singkat 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, Ahok, Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, dan Tumiyana
"Ini menurut saya kalau kita pindah rumah saja cukup lama ya untuk menimbang, lima tahun ini menurut saya agak kecepatan," ujarnya.
"Dan itu nanti akan ada hal-hal yang tidak terduga akan terjadi, karena kesiapannya terburu-buru " imbuhnya.
"Contohnya daerah sana kan masih kekurangan air bersih , nah mau diambil dari mana. Sehingga itu kan masih perlu waktu," jelasnya.
Oleh sebab itu, Agus meminta Jokowi untuk dapat memilih pemimpin ibu kota baru yang mampu membereskan persoalan-persoalan yang kemungkinan akan muncul.
Selain itu, pemimpin baru ibu kota ini juga harus bisa meyakinkan penerus Jokowi di 20204 bahwa proyek itu bisa berjalan.
"Karena kalau menurut pak Jokowi berjalan, tapi bagi penerusnya tidak demikian, itu bisa terbengkalai loh proyek ibu kota itu," tegas Agus.
Istana akan Umumkan Bos Ibu Kota Baru Pekan Ini
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pengumuman terkait pemimpin Ibu Kota Baru ini akan dilaksanakan dalam pekan ini.
"Soal CEO (ibu kota baru), kalau tidak ada aral melintang Kamis atau Rabu."
"Bahkan mungkin akan lebih cepat, bapak presiden akan mengambil keputusan," ujarnya yang dikutip dari YouTube Kompas tv, Senin (9/3/2020).
Kendati demikian, Ali menyebut bos yang akan memimpin ibu kota baru ini tidak hanya dari keempat calon yang sudah disebutkan oleh Jokowi.
Menurut Ali kandidat masih dapat berubah.
"Mungkin empat orang itu atau ada yang lain, kita tidak pernah tahu," kata Ali.
Lebih lanjut ia mengatakan hal ini sepenuhnya merupakan hak proregatif yang dimiliki oleh Jokowi sebagai presiden.
Namun Ali mengaku siapapun yang dipilih oleh Jokowi merupakan sosok yang memiliki kapasitas yang dinilai mambu untuk memimpin ibu kota pengganti Jakarta ini.
"Yang pasti kalau Presiden Jokowi yang menunjuk, Insya Allah beliau tahu siapa yang memiliki kapasitas sangat mantap untuk bisa memimpin ibu kota baru ini," jelas Ali.
Sementara itu, untuk peraturan presiden, yang akan jadi payung hukum pembentukan lembaga otorita ini masih digodok.
Targetnya akan rampung pada bulan Juni mendatang. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)