TRIBUNNEWS.COM, JAKARRTA-Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan pemerintah membuka diri dan berdialog dengan semua pihak yang berkepentingan dengan omnibus law RUU Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja).

Menurut Hasto, sebagai parpol pengusung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, tentunya PDIP ikut memberikan dukungan atas RUU itu. Sebab substansi RUU memiliki niatan baik yang memberikan jalan terwujudnya penghidupan yang layak bagi masyarakat. Dan itu merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur di dalam Konstitusi.

Baca: Menparekraf: Penambahan Cuti Bersama Beri Dampak Positif untuk Pariwisata

"PDIP menyadari berbagai aspirasi menyangkut substansi RUU itu. "Maka kami mendengar, partai membuka diri terhadap dialog," katanya.

"Karena banyak yang sebenarnya menerima informasi tidak tepat atas RUU Cika tersebut sehingga ada kepentingan-kepentingan politik yang menunggangi pembahasan omnibus law ini," kata Hasto usai menerima jajaran Partai Buruh Australia yang berkunjung ke kantor pusat partai itu, di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Baca: Golkar dan NasDem Bertemu, Bahas Omnibus Law hingga UU Pemilu

Apalagi, lanjut Hasto, PDIP juga memiliki konstituen dari kalangan buruh. Sehingga wajib bagi pihaknya untuk menaruh perhatian. "Kami akan memastikan jangan sampai kepentingan tenaga kerja kita dikorbankan karena hal tersebut," imbuhnya.

"Tetapi kami menyakini komitmen Presiden Jokowi, karena beliau sebagai pemimpin rakyat yang muncul dari bawah, orientasi Pak Jokowi berbeda dengan (pemimpin, red) yang lain dalam menjalankan perintah Konstitusi itu," lanjutnya.

Baca: Aliansi Rakyat Bergerak Gelar Aksi Tolak RUU Omnibus Law, Buruh hingga Seniman Turun di Gejayan

Mengenai rencana aksi massa seperti 'Gejayan Memanggil', Hasto menegaskan ada komitmen dialog partainya. Termasuk dengan berbagai konfederasi buruh. PDIP bahkan akan membentuk tim khusus yang menangani isu RUU ini termasuk menyerap aspirasi yang ada.

Baca: Kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja Diharapkan Bawa Angin Segar bagi Sektor UMKM

Diingatkan Hasto, kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan yang aspiratif, mendahulukan dialog. Sehingga hal ini seharusnya menjadi landasan bagi semua pihak jika ingin bersama-sama menciptakan disain penciptaan lapangan kerja sebagai perintah Konstitusi.

"Maka terkait perbedaan tafsir, harus didialogkan bersama-sama. Toh RUU ini belum final. Beberapa perubahan masih terjadi. Maka dengan dialog itulah kami akan memasukkan apa yang menjadi concern masyarakat," Hasto menegaskan.