TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad), Rabu (11/3/2020).

Kuliah umum bertema “Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa” berlangsung di Gedung Seskoad, Bandung, Jawa Barat.

Acara dihadiri 450 perwira mahasiswa Seskoad termasuk 5 orang peserta dari mancanegara.

Saat memberikan kuliah umum di Seskoad, Airlangga Hartarto didampingi KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa juga Komandan Seskoad Mayjen TNI Kurnia Dewantara.

Baca: Menko Airlangga hingga Dirut Bulog Rapat Bahas Stimulus Jilid II Hadapi Corona

Kuliah umum dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Polhukam, Azis Syamsuddin dan Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid.

Danseskoad Mayjen TNI Kurnia Dewantara mengatakan pertahanan dan ekonomi harus berjalan beriringan.

Setelah lulus mahasiswa Seskoad diharap dapat membantu program program ekonomi pemerintah untuk menjngkatkan daya saing bangsa.

Apalagi tantangan pertahanan kedepan diprediksi mengantisipasi ancaman perang hibrida.

Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar itu dalam kuliah umumnya menjelaskan, transformasi ekonomi ke depan ditujukan untuk memanfaatkan bonus demografi sekaligus akselerasi status Indonesia sebagai negara maju menuju Indonesia Emas 2045.

"Indonesia salah satu negara terbesar (penduduk) di Asia. Indonesia juga salah satu negara yang memiliki bonus demografi terbesar, plus negara yang ruang kenaikan digital ekonominya tumbuh terus dengan adanya revolusi industri 4.0. Jadi target kita Indonesia Emas 2045. Untuk itu perlu transformasi ekonomi.”

Materi kuliah ini dianggap sangat relevan dengan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia dan dunia saat ini serta berbagai program pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satunya tentang Omnibus Law yang kini banyak mengundang perhatian masyarakat juga disampaikan secara lugas oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan itu, termasuk berbagai paket stimulus ekonomi di dalam RUU Cipta Kerja.