Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Salah satunya, mencegah merebaknya isu SARA saat pagelaran pilkada berlangsung.

Anggota Komisioner Bawaslu RI Edward Fritz Siregar menjelaskan, dalam rangka mencegah isu SARA berkembang, pihaknya akan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat.

Baca: Empat Isu Pilkada Serentak yang jadi Sorotan Bawaslu

Selain itu, Bawaslu RI nantinya juga akan mengkampanyekan anti-politik SARA. "Melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, misal kita melakukan pendekatan ke ketua adat. Kita juga kampanyekan anti politik SARA," jelas Fritz ketika menyambangi kantor Tribunnews di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Di daerah-daerah yang masyarakatnya benar-benar plural dalam melakukan kegiatan kebudayaan, sangat rawan terjadi isu SARA. Fritz mengungkapkan, Kalimantan Barat termasuk daerah paling rawan terjadi isu SARA.

Menjaga situasi kondusif saat Pilkada berlangsung, Bawaslu menggaet para kelompok agama dan suku di daerah-daerah yang dinilai rawan terjadi isu SARA.

Baca: Cegah Corona, Jokowi: Saya Minum Jahe Merah 3 Kali Sehari

Menurut Fritz, pertemuan-pertemuan dengan para tokoh masyarakat tersebut berguna untuk menjaga kerukunan antar umat. "Fokus menjaga agar kesukuan (berkelompok berdasarkan suku atau agama) itu tidak terjadi," ia memastikan.

Ada 9 provinsi yang akan menggelar Pilkada pada tahun 2020. Pilkada untuk 9 provinsi itu akan dilakukan serentak dengan pilkada tingkat kabupaten dan kota.

Baca: Penutupan Perdagangan Kamis Sore, Rupiah dan IHSG Kompak Menukik

Sedangkan untuk tingkat kabupaten ada 224 wilayah kabupaten, dan untuk tingkat kota akan berlangsung di 37 kota pada 32 provinsi.