Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang ke acara Kongres V Partai Demokrat yang rencananya akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2020).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan alasan pihaknya tidak mengundang Presiden Jokowi.

Pertama, kongres merupakan agenda internal Partai Demokrat.

Kedua, melihat kondisi saat ini sedang terjadi wabah virus corona.

Baca: Anies Baswedan Buka Data Sebaran Pasien Positif Corona di Jakarta, Ini Petanya

"Inilah bedanya Partai Demokrat dengan partai lain, kami tidak mengundang siapapun, termasuk Presiden Jokowi," ucap Hinca di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Meski tidak mengundang Presiden, kata Hinca, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua umum Demokrat telah berkomunikasi dengan Jokowi.

"Apa komunikasi dengan Pak Jokowi? Memberitahukan akan ada kongres dan memberitahukan agar setelah kongres akan terpilih pengurus baru dan lengkap untuk berkenan menerima," ujar Hinca.

Menurutnya, pemimpin baru Partai Demokrat nantinya akan melaporkan hasilnya kepada Presiden sebagai pembina politik tertinggi di Indonesia.

Baca: Pesan Lengkap Anies Baswedan untuk Warga Jakarta Hadapi Corona

"Selain berkomunikasi dengan Pak Jokowi, pak SBY juga komunikasi dengan Kapolri, Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Kesehatan terkait protokol virus corona," ucap Hinca.

Kongres ke-V Partai Demokrat hanya berlangsung satu hari karena kondisi di Jakarta saat ini sedang dilanda wabah virus corona.

Saat kongres, panitia acara akan menjalankan semua protokol corona yang sesuai dengan standar berlaku.

Disarankan bawa dokter

Di tengah kekhawatiran akan penularan virus corona ( Covid-19), Partai Demokrat bakal menggelar Kongres pada 14 Maret hingga 16 Maret 2020.

Kongres V Partai Demokrat itu bakal digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan sendiri telah menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas penyelenggaraan kongres tersebut.

Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPD Partai Demokrat Jakarta Mujiyono pun mengungkap hasil pertemuan pada 6 Maret 2020 lalu itu.

Ia menyebut, ada beberapa saran yang disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghindari penyebaran virus corona.

"Dari hasil diskusi itu ada beberapa saran dari pak gubernur, salah satunya setiap utusan dari daerah (pengurus partai) bawa dokter," ucapnya, Jumat (13/3/2020).

Tak hanya itu, politisi Demokrat yang juga anggota DPRD DKI ini juga meminta pihak penyelenggara menyediakan hand sanitizer di lokasi kongres.

"Terus di lokasi, di banyak titik juga disarankan disediakan hand sanitizer," ujarnya saat dikonfirmasi.

Guna meminimalisir peredaran virus asal Wuhan, China itu, Mujiyono mengatakan, pihaknya juga membatasi peserta anggota kongres.

Para pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang biasanya diikutsertakan dalam kongres kini tidak diundang.

"Walaupun eventnya di DKI, tapi peserta yang hadir di DKI itu hanya tingkat DPD dan DPC," kata Mujiyono.

"PAC-nya kali ini duduk manis saja, biasanya kan kalau kongres PAC ikut meramaikan," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra mengatakan, Partai Demokrat tak harus meminta izin Anies untuk menggelar Kongres itu.

Sebab, Kongres tersebut bersifat tertutup sehingga masuk kategori giat masyarakat.

"Izinnya langsung ke Polda biasanya kalau terbatas karena masuk dalam kategori giat masyarakat, seperti arisan dan lainnya," ucapnya, Jumat (13/3/2020).

Terlebih, kegiatan yang juga mengagendakan pemilihan ketua umum itu tak menggunakan fasilitas milik Pemprov DKI dan tidak ada kegiatan pertunjukan yang bisa menarik masyarakat untuk datang menyaksikannya.

"Kalau pakai fasilitas Pemda, seperti taman dan lainnya, serta kalau ada pertunjukan, itu harus minta izin PTSP," ujarnya saat dikonfirmasi.

Untuk itu Benni menyebut, sampai saat ini permohonan izin untuk menggelar Kongres V Partai Demokrat belum masuk ke bagian PTSP.

Baca: Demokrat Menolak Ambang Batas Parlemen Dinaikkan Jadi 7 Persen

"Izinya belum masuk ke PTSP, sesuai surat keputusam Sekda, apabila permohonan masuk ke PTSP maka akan dilalukan review risiko terhadap permohonan itu," kata Benni.

"Tapi izin (Kongres) biasanya langsung ke Polda," sambungnya.