Fraksi PPP: Perlu Dipertimbangkan Opsi Tunda Pilkada 2020

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan perlu dipikirkan opsi penundaan pilkada serentak 2020 di tengah makin merebaknya wabah virus corona (Covid-19).

Opsi menunda pilkada, menurut dia, perli dipertimbangkan, jika pandemik Covid-19 tak juga teratasi.

"Pandemik virus corona menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Jika tidak ada penurunan, maka perlu juga opsi yang dipikirkan adalah penundaan pilkada tapi harus dengan mengubah UU 10 tahun 2016," ujar Wakil Sekjen PPP ini kepada Tribunnews.com, Senin (16/3/2020).

Baca: Pimpinan Komisi VI DPR RI: Masih Banyak Pekerja ke Kantor

Kalau tidak menunda, kata dia, maka perlu batasan berkumpul saat kampanye, untuk mencegah penyebaran.

" Maka dari itu kampanye yg melibatkan orang banyak perlu dihindari. Toh sebelum ada covid-19, kampanye terbuka memang jarang dilakukan karena tidak efektif," jelasnya.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk mengkaji penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah mewabahnya virus corona.

Baca: ‎Layanan SIM Tetap Berlaku Normal, Korlantas Terapkan SOP Cegah Corona

Menurutnya wabah virus corona berpotensi mengganggu jalannya Pilkada Serentak 2020.

"DPR RI meminta kepada pemerintah untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditengah menjalarnya wabah nasional virus corona. Apakah pelaksanaan Pikada Serentak dimudurkan atau tetap sesuai agenda yang sudah disepakati, dengan catatan memberlakukan mekanisme tertentu guna menghindari penyebaran virus corona ini," kata Dasco kepada wartawan, Senin (16/3/2020).

Wakil ketua umum Partai Gerindra ini mengatakan seluruh pihak harus duduk bersama membuat kajian khusus dalam rangka merancang mekanisme pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah menjalarnya wabah virus corona.

Mekanisme Pilkada yang dirancang itu dalah alternatif dari pemerintah apabila virus corona masih menjadi wabah nasional.

Sebagai langkah antisipatif, Dasco mengatakan perlu membuat model kampanye via media sosial.

"Penyebaran gagasan, program dan janji kampanye sementara dilakukan lewat media massa atau platform lain yang tak memerlukan tatap muka langsung. Di era digital ini, kampanye tanpa tatap muka dan tanpa melibatkan massa banyak sangat mungkin dilakukan," ujar Dasco.