TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR RI mendorong pemerintah segera mengeksekusi program padat karya tunai atau cash for work, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah mewabahnya virus corona (covid-19).

"Cash for work perlu dipercepat oleh kementerian, guna mengurangi dampak ekonomi akibat covid-19," ucap Anggota Komisi V DPR Irwan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur padat karya bukan saja menggerakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat di berbagai daerah.

"Infrastruktur padat karya juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan di saat kondisi seperti ini," tutur Irwan.

Baca: Menaker Instrusikan Bantuan Padat Karya dan BLK untuk Antisipasi COVID-19

Irwan menyebut, pada tahun ini Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran untuk program padat karya senilai Rp 8,64 triliun.

Anggaran tersebut, kata Irwan, dialokasikan untuk tujuh program. Di antaranya, pembangunan jembatan gantung, percepatan peningkatan tata guna air irigrasi, bantuan stimulan perumahan swadaya.

Kemudian, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, penataan kota tanpa kumuh, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pansimas), serta sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas).

"Kalau itu disegerakan, daya beli akan terpelihara bagi masyarakat kecil khususnya," ucap politikus Partai Demokrat itu.